by

DPD IPHI Provinsi Banten Resmi Dibentuk, Berikut Nama-nama Pengurusnya

-Headline, Hukum-45 views

BANTEN- Dengan adanya Surat Mandat Nomor : 01/DPP-IPHI/IX/2019 dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPP IPHI) memberikan mandat Kepada Mohamad Anwar, SH., MH., CLA., H. Abu Bakar HY, S.Pd., SH., MH., Redi Darmana, SH. untuk membentuk Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPD IPHI) Provinsi Banten.

Dengan dihadiri oleh para Advokat dari Wilayah Banten, acara tersebut dilaksanakan di Kantor Hukum Abu Bakar & Partners Gedung Skandinavia lantai 8 E15-E16 Tangcity Superblok Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Cikokol Kota-Tangerang, Banten. Jum’at (27/09/2019).

Dalam acara pembukaan, H. Abu Bakar HY, S.Pd.,SH.,MH. menyampaikan terimakasih kepada para Advokat yg telah hadir dalam acara pembentukan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPD IPHI) Provinsi Banten tersebut.

”Terimakasih banyak saya ucapkan kepada temen-temen Advokat yang telah hadir dalam acara ini, berdasarkan surat mandat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP IPHI) kita akan bentuk Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPD PHI) Provinsi Banten”. ungkapnya.

Atas terpilihnya Mohamad Anwar, SH.,MH., CLA. Sebagai Ketua. Ia juga menyampaikan keberadaan IPHI di Provinsi Banten harus tetap menjadi Pelopor Organisasi Advokat, sebagai Oragnisasi profesi Penasehat hukum yang mengedepankan prinsip persamaan dimuka hukum “Equality before the Law”. “IPHI Banten akan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini ini marak terjadi di di semua lini kehidupan masyarakat.” ungkapnya

Beliau juga menjelaskan bahwa Untuk dapat mencapai tujuannya, IPHI Banten akan berperan aktif dalam penegakan hukum keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang Dasar 1945. “IPHI Banten akan aktif memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui lembaga bantuan hukum agar masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang adil untuk masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi” tutupnya. (Ahmadi)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed