by

Menggugat Rezim Oligarki!

-Opini-46 views

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, great men are almost always bad.” – John Emerich Edward (1834-1902)

Bapak Presiden kita adalah sebuah harapan baru. Setidaknya itulah yang coba dikemukakan majalah Time (27/10/2014) saat menyandingkan wajah karismatik Joko ‘Jokowi’ Widodo dengan frasa yang tak kalah hebat: A New Hope. Namun itu cerita di tahun 2014, ketika anak baru, mantan pengusaha kayu itu belum hingar bingar, juga minim blunder politik menjijikan. Publik bak dimanjakan secara politik, sebab anak baru nihil cacat masa lalu, tiada utang kejahatan kelam dan citra sederhana. Selanjutnya dipersimpangkan melawan Prabowo, pecatan perwira TNI dengan segudang kontroversi kemanusiaan. Jokowi, anak emas Bu Mega melenggang ke Istana beserta segudang citra merakyat. Di sisi lain, apakah harapan tetap menjadi harapan atau hilang bersama pasung politik oligarki?

Citra merakyat yang telah dikonstruksikan sedari awal tidak butuh waktu lama untuk meledak layaknya busa menggendut, namun kosong secara substansi. Baru saja menyandang status presiden terpilih guna melanjutkan jilid dua, anak emas Bu Mega mendapat serangan rakyat, termasuk pendukungnya. Melantik pimpinan KPK yang dinilai bermasalah, pun berdiri di deretan politikus yang diduga rakus kekuasaan via karpet merah terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemasyarakatan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjadi jalan masuk bagi oligarki tuk menyetir politik negara. Itulah Oligarki yang oleh Jeffrey Winters (2015) diartikan sebagai kekuasaan yang terpusat pada kelompok kecil dalam masyarakat. Parahnya, sekali saja kekuasaan berhasil dipusatkan, maka ‘tikus-tikus’ haus akan mencoba berbagai macam cara demi mengukuhkan kekuasaan tadi. Ironis memang, menggunakan demokrasi untuk membunuh demokrasi.

Aroma oligarki sebenarnya telah tercium sejak pemilihan presiden, ketika di menit akhir anak emas Bu Mega berbelok lalu meminang kakek 76 tahun menjadi wakilnya. Sang anak emas disebut tak kuasa menahan gelombang oligarki, didesak oleh nafsu memusatkan elektabilitas dan akseptabilitas kekuasaan kelompok dibandingkan mempertahankan marwah idealisme pemimpin moderat. Sekarang nampaknya nasi telah menjadi bubur, UU KPK telah disahkan bagai kiriman ekspres. Dalam sekejap KPK memiliki undang-undang baru.

Siapa yang paling diuntungkan dari pelemahan KPK? Ketika KPK tak lagi menjadi lembaga independen, melainkan masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, padahal kita tahu bersama bila dua menteri pemerintahan berjalan sudah menjadi pesakitan KPK, atau di saat KPK harus melapor anak emas via badan pengawas sebelum menyadap tikus serakah. Bagaimana mungkin pahlawan meminta izin bos penjahat sebelum menangkap pencuri? Sama konyolnya dengan rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang membolehkan narapidana korupsi untuk melenggang bebas mencari hiburan di luar sel tahanan atau RKHUP sebagai senjata membungkam kritik, juga menindas rakyat kecil.

Kekonyolan perundang-undangan memaksa teman-teman mahasiswa turun ke jalan, 24 September 2019. Para mahasiswa menolak bebalnya politik berbumbu oligarki. Menghanguskan demokrasi juga infrastruktur reformasi hak-hak sipil. Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR dan aksi di daerah-daerah mengindikasikan keresahan masyarakat atas krisis kebebasan di Indonesia. Efek samping dari gurita korporasi pembakar hutan dan kejahatan kemanusiaan di Papua. Tuntutan mahasiswa bak gugatan terhadap oligarki. Sesuatu yang digambarkan Hobbes sebagai Leviathan yang terlalu banyak diberi makan oleh rakyat hingga kekuasaan Leviathan yang awalnya diikrarkan sebagai penjaga rakyat, pada akhirnya berbalik memakan rakyat.

Akhirnya, tidak menjadi berlebihan bila rakyat menggugat yang digadang-gadang sebagai ‘A New Hope’ untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna membatalkan RUU KPK; menangkap, mengadili, dan membuka dalang pembakar hutan yang mencekik paru-paru rakyat; menghapus kekerasan dan penindasan militeristik di Papua; dan lebih dari pada itu, menceraikan oligarki busuk bila tak mau dikenang selamanya sebagai kepala negara penjilat kepentingan oligark!

Penulis :

Denztrial Celvin Kehi

Pegiat Politik Luar Negeri/Alumni Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed