by

Banten Siapkan Program Pemutus Rantai AIDS

“Banten mampu menjadi daerah yang peduli untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Kerja penanggulangan HIV/aids adalah bertujuan untuk memutus mata rantai penularan HIV/aids.”

Demikian ajakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten yang dibacakan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy pada Rapat Koordinasi Anggota Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten di Aula Setda Pemerintah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (13/11/2019).

“Masalah AIDS merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara bersama-sama dan terintegrasi secara masif. Sehingga dampak yang ditimbulkan pun dapat menekan atau memutus mata rantai epidemì HIV-AIDS di masyarakat,” ungkap Wagub Andika.

Sasarannya adalah 3 zero. Yaitu mencegah atau memutus penularan HIV baru, mencegah kematian akibat AIDS, serta menghilangkan atau menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Kata Andika, semua itu bermuara pada meningkatnya kualitas hidup ODHA.

Ditambahkan, paska terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 124 Tahun 2016 bukan berarti Komisi Penanggulangan Aids (KPA) di tingkat provinsi, kabupaten serta kota turut dileburkan dengam Dinas Kesehatan (Dinkes). KPA tetap ada dan menjadi lembaga yang independen namun tetap di bawah koordinasi Pimpinan Daerah.

“Dinkes sebagai leading sektor dalam mengalokasikan anggaran hibah sekretariatan. Bukan berarti kegiatan yang ada di KPA mengikuti atau sebagai implementor program yang ada di Dinkes. Karena sampai saat ini tugas dan fungsi dari KPA tetap sebagai lembaga koordinatif antara masyarakat dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dijelaskan, terbitnya Perpres No 124 Tahun 2016, hanya mengubah tentang nomenklatur kepengurusan KPA nasional dan mekanisme kerja sekretariat KPA di tingkat nasional. Hal ini diperjelas dengan surat dari Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota pada juli 2017.

“PERPRES 124 Tahun 2016 tidak menghapus pasal 8 sampai 11 dari PERPRES 75 Tahun 2006. Dimana pasal tersebut mengenai pembentukan KPA di daerah artinya Pemda harus tetap mendukung kelembagaan KPA,” tegasnya.

Pada tahun 2017 Global Found menarik bantuan dananya dari Indonesia. Dengan kata lain, progran yang didukung pendanaan dari donor asing telah selesai. Daerah memiliki tantangan sendiri untuk bisa mengakomodir program yang telah berjalan melalui program yang telah berjalan melalui program OPD (organisasi perangkat daerah).

“Isu ini (aids, red) bukan di ranah kesehatan saja melainkan multi sektor. Perlu sinergitas dan  koordinasi yang baik. OPD dan mitra terkait sebagai anggota KPA sedikit banyak telah paham apa yang harus dilakukan. Namun jika masih bingung, saya akan mendorong disahkannya Strategi Rencana Aksi Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai kebijakan lokal di Banten. Mari kita tunjukkan bersama bahwa Banten mampu menjadi daerah yang peduli untuk penanggulangan HIV dan AIDS,” tambahnya.

“Dari hasil Monev dan Supervisi Tim Sekretariat KPA Provinsi Banten Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kelembagaan KPA di daerah masih sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan HIV AIDS di masyarakat. Fungsi koordinasi dan advokasi harus terus berjalan dengan baik yang belum optimal dari permasalahan di atas dapat diperbaiki dan dikerjakan dengan maksimal, dan poin yang sangat penting adalah adanya komitmen pemerintah dalam hal keberlanjutan progran penanggulangan HIV AIDS di daerah,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed