by

Omnibus Law dan Transformasi Hukum

Hari Senin tanggal 25 November 2019, saya berkesempatan hadir sebagai narasumber dalam seminar Omnibus Law yang diselenggarakan oleh DPW Partai NasDem Banten di Swiss Belhotel, Kota Tangerang Selatan. Seminar yang dibuka oleh Walikota Tangerang Selatan Ibu Airin Rachmi Diany yang didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Devnie tersebut juga mengundang pembicara lain yaitu Atang Irawan Sekretaris Mahkamah DPP Partai Nasdem dan Raden Ghani dari Kabiro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dengan moderator Wawan Iriawan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Banten.

Gagasan diadakannya Seminar Hukum tersebut tentu lebih jauh ingin memahami dan mengetahui apa sebenarnya Omnibus Law tersebut. Apalagi Omnibus Law saat ini menjadi isu menarik yang diperbincangkan banyak kalangan di masyarakat, baik ditingkat Menteri, praktisi, anggota dewan dan akademisi setelah Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Menurut Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, melalui Omnibus Law akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Segala bentuk kendala dalam regulasi harus disederhanakan, dipotong dan dipangkas. Terutama regulasi dalam bidang investasi. Sehingga nanti ada kemudahan bagi investor dalam berusaha di Indonesia.

Dengan adanya regulasi yang memudahkan investor, maka akan menarik investor untuk berinvestasi. Sehingga pertumbuhan investasi Indonesia bisa lebih baik. Bank Dunia melaporkan ada 33 perusahaan terdampak perang dagang yang keluar dari China enggan melirik Indonesia untuk memindahkan pabriknya. Indonesia tidak menjadi pilihan yang menarik untuk investasi di banding dengan negara Asia yang lain seperti Taiwan dan Vietnam.

Konsep Omnibus Law  tentu saja diharapkan dapat menjawab persoalan regulasi di Indonesia, khususnya regulasi bidang investasi yang selama ini cenderung bertabrakan, disharmoni dan terlalu banyak. Jika selama ini antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain saling tumpang tindih, sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Maka kedepan hal itu tidak boleh lagi terjadi. Konsep Omnibus Law bisa menjadi cara terbaik dalam mencari solusi untuk mengatasi regulasi yang saling tumpang tindih. Meskipun oleh sebahagian masyarakat akan sulit menerapkan konsep Omnisbus Law ini. Tidak mudah menggabungkan peraturan perundang-undangan yang begitu banyak kedalam satu kesatuan peraturan.  

Konsep Omnibus Law memang masih asing mungkin oleh sebahagian masyarakat. Dalam tulisannya, A Ahsin Thohari, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia bukan tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam mempraktikkan omnibus law-making technique ini. Setidaknya praktik yang dalam batas tertentu dapat dikatakan sebagai omnibus law-making technique dapat kita temukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002. Ketetapan MPR ini telah meninjau materi dan status hukum 139 ketetapan MPR dan MPRS sekaligus dengan hanya satu produk hukum berupa ketetapan MPR.

Meski sejarah pernah mencatat, namun tentu saja zamannya sudah berbeda. Sekarang begitu banyak tantangan dalam menerapkan konsep Omnibus Law. Untuk itu harus ada persiapan yang baik dalam menyambut gagasan Presiden ini. Misalnya perlu ada perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tata kelola regulasi sesuai dengan kebutuhan. Perlu adanya komitmen dan keseriusan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga persiapan sumber daya yang mumpuni. Kita yakin Omnisbus Law merupakan suatu terobosan hukum yang perlu disikapi dalam melihat begitu banyaknya peraturan yang tumpang tindih.

Sekarang Presiden sudah mewacanakan ada suatu terobosan baru dalam bidang penyusunan regulasi dengan sebiah konsep. Terobosan ini merupakan transformasi bidang hukum. Jika pencabutan regulasi yang begitu banyak dan tumpang tindih dicabut dengan cara-cara konvensional, tentu saja cara-cara ini akan memakan waktu yang lama dan biaya tinggi. Padahal mungkin saja ada peraturan yang tidak efektif, tumpang tindih dan disharmoni antara satu dengan yang lain, dan harus di revisi atau dicabut, atau ditiadakan sama sekali.

Dari itu, konsep Omnibus Law ini merupakan hal yang sangat bagus dalam memandang persoalan regulasi Indonesia yang begitu banyak dan tumpang tindih. Jelas di perlukan kesiapan semua pihak yang berkepentingan dalam membuat dan menghasilkan regulasi yang lebih baik. Sekali lagi, kita menyakini konsep Omnibus Law adalah transformasi bidang hukum yang mungkin perlu diterapkan. Kita patut mengapresiasi, meski tidak mudah melaksanakannya. *

 

Penulis :

Oksidelfa Yanto

Dosen Ilmu Hukum Unuversitas Pamulang, Tangerang Selatan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed