by

Sertifikasi Nikah Dikritik, Menko PMK Dinilai Terlalu Jauh Intervensi Privasi

SERANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (HIMMA) Kota Serang Ahmad Mustopa menilai kebijakan yang dicanangkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemnko PMK) Muhadjir Effendy, tidak masuk akal. Pemerintah dinilai terlalu jauh mengintervensi wilayah privasi.

HIMMA kota Serang beranggapan bahwa kesiapan seorang manusia dalam menikah tidak bisa diukur oleh selembar kertas bertuliskan sertifikat.

“Apa iya sih orang kawin itu dikasih sertifikat ukurannya apa. Terus orang yang enggak dapat sertifikat yang di kampung-kampung itu gimana,” kata Mustofa seperti dilansir dari RMOL, Kamis (28/11/2019).

Menurut Mustofa, kebijakan yang diberlakukan harus melalui proses kajian yang matang mewakili masyarakat. Selain itu, pemerintah harus membuka mata akan dampak dari kebijakan tersebut.

“Pemberlakukan sertifikasi pernikahan harus melalui proses kajian secara matang baik dari segi prosedur maupun substansi. Tujuannya, agar dikemudian hari tidak menjadi polemik ditengah masyarakat yang berimbas pada penghalangan orang untuk menikah,” ungkapnya.

Apalagi, dikatakan Mustopa, hal tersebut dapat mempersulit jalannya proses pernikahan. Padahal, dalam aturan agama, lanjutnya, syarat pernikahan tidak mesti menggunkan sertifikat.

“Sekarang yang mau disertifikatkan oleh pemerintah itu apanya, parameternya apa, kalau menurut saya sekali lagi kalau tidak hati-hati bisa bikin gaduh juga,” ucapnya.

Aturan tersebut, kata Mustofa telah, masuk dalam ruang privasi seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu, dalam mengeluarkan kebijakan harus dikaji secara matang dan ditanyakan terlebih dahulu ke publik.

“Urusan perasaan, kenyamanan pasangan yang serius kok dibatasi dengan adanya sertifikat. Kalau pasangan ikut bimbingan, ga lulus, terus gagal nikah dong? Aneh-aneh saja pemerintah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Muhajir akan mewajibkan bagi para pasangan yang ingin menikah untuk mengikuti pembinaan atau pembekalan pranikah untuk mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan rujukan sebagai syarat perkawinan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *