by

Tipikor : Tindakan Pilih-memilih Koordinasi

-Opini-299 views

Tindak Pidana Korupsi atau biasa diakronimkan TIPIKOR, kini menjadi sebuah trending topic di pekerja intelektuil. Tipikor selalu menjadi bahasan berita yang memanjang, bahkan dibahas berbulan-bulan di dapur koran. Meskipun, minat dan selera pembaca untuk melirik berita-berita berbau-bau korupsi terbukti kian menipis. Pembaca koran cenderung acuh terhadap perkara hukum pidana khusus. Pembaca justru tertarik melirik racikan tulisan berbau asusila hingga pidana umum yang beraroma sarkas. Alasannya tak lain adalah kemalasan belajar hukum pidana khusus.

Pidana khusus masih dianggap sebagai barang mahal dan selalu njelimet dengan seabreg uneg-uneg. Bahkan, tak sedikit publik sudah kepalang menilai hukum di Indonesia tak bisa jadi pegangan lantaran hakim dan jaksanya juga ikut-ikutan berperkara sama. Baru-baru ini, kita juga ajak mencicipi selentingan; Maling ayam dipenjara belasan tahun. Sementara, koruptor hanya dikurung dalam hitungan bulan, atau malah divonis bebas tanpa syarat. Kondisi ini tentu merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum yang dijalankan lembaga peradilan.

Mafia Peradilan

Premis ini tentunya memiliki banyak guratan makna dan butuh komitmen bersama. Istilah mafia bisa dijabarkan sebagai perangkai skenario hitam. Mafia peradilan biasa memainkan peran sebagai produser dan pengarah urusan peradilan. Bicara mafia peradilan, satu mata rantai yang kita tuju disini adalah para advokat. Tanpa disadari, merekalah yang terkadang menjadi jembatan penghubung antara tersangka atau terdakwa dengan jaksa, polisi, bahkan hakim.

Keberhasilan advokat dalam membela tersangka/terdakwa seringkali bukan karena kepiawaian mereka dalam mengungkap kebenaran, tapi justru didasari oleh kemampuannya menjadi perantara kolusi. Meski tak semua advokat berperilaku demikian, namun jumlah mereka yang terlibat dalam mafia peradilan tak bisa dibilang sedikit. Wajar jika advokat turut dipersalahkan dalam menyokong mafia peradilan, karena fungsinya sebagai pembela hukum dan kebenaran justru berbalik: Berkhidmat pada “kemenangan” dengan segala cara.

Padahal, keberadaan advokat terkait erat dengan fungsinya sebagai “pengawal” kelangsungan negara hukum yang menjadi cita-cita bersama masyarakat Indonesia. Layak jika saat ini, kita pertanyakan kembali peran dan sumbangsih para advokat bagi pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum di Indonesia?

Jika advokat dapat segera menyadari posisi dan perannya dalam reformasi hukum di Indonesia yang meringkik kepayahan seperti sekarang, maka bolehlah kita bernafas lega bahwa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia akan dapat berjalan sesuai amanat reformasi. Dan para advokat akan layak untuk menyebut dirinya sebagai officium nobile (profesi yang mulia).

Namun, jika sebaliknya, masyarakat awam hukum harus bersiap menapaki jalan panjang menuju keadilan dan kesejahteraan yang samar-samar bahkan mungkin kegelapan. Advokat diragukan sebagai rantai penegak keadilan dalam tindak pidana korupsi, namun malah terjebak dalam kemasan “Ti-ndakan Pi-lihmemilih Koor-dinasi”. (*)

Penulis :

Yuska Apitya Aji Iswanto, S.Sos, MH

Analis dan Periset Media Massa, Pegiat Ilmu Hukum, Peneliti Politik. ***)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed