by

Corona dan Ujian Calon Wali Kota Tangsel

Wabah pandemi Covid-19 (Corona) belum bergeser dari Tanah Air sejak medio Februari 2020. Belakangan, malah jumlah sebaran virus mematikan ini makin menggila di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Presiden, gubernur,  bupati, walikota hingga camat, lurah dan kades di seluruh Indonesia, juga telah bahu-membahu menggerakkan seluruh jajarannya untuk menekan laju virus ini.

Namun, laju penyebaran virus ini cukup sulit untuk ditekan. Fenomena menariknya adalah, di tengah perang melawan pandemi virus ini, pesta demokrasi lima tahunan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia diputuskan untuk tetap dilangsungkan. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi seluruh kandidat yang akan bertarung. Dibutuhkan strategi yang tak biasa untuk menggalang dukungan suara kemenangan.

Kita mungkin hampir dipastikan tidak akan mendapati dan melihat acara kampanye yang melibatkan kerumunan massa. Jelas ini bukan perkara mudah bagi timses dan kandidat yang bertarung di pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai komisi pengawas, sudah sewajibnya ketat mengawasi dengan berkolaborasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 pelaksanaan kampanye agar tidak lahir klaster-klaster baru penyebaran corona.

Setidaknya ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan menggelar hajatan pilkada tahun ini. Khusus untuk Provinsi Banten sendiri, ada 4 daerah yang menggelar pilkada, yakni Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon.

Diantara 4 daerah di Provinsi Banten yang menggelar suksesi kepemimpinan tersebut, pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi primadona tersendiri. Kenapa bisa dikatakan primadona? Letak geografis Tangsel yang berbatasan langsung dengan episentrum politik nasional yakni DKI Jakarta dipastikan membawa pengaruh besar terhadap geopolitik wilayah ini.

Dominasi kemenangan Partai Golkar selama bertahun-tahun di Provinsi Banten juga menjadi tantangan besar bagi partai-partai lainnya, khususnya jika melihat komposisi kursi di parlemen. Akankah dominasi Golkar berlanjut di Tangerang Selatan? atau terganti dengan figur alternatif dari gerbong-gerbong penantang? Pertanyaan ini akan terjawab dengan membaca korelasi visi dan misi yang akan dijual oleh para kandidat nantinya.

Lalu, jika melihat konstelasi politik Tangsel yang ada saat ini, Golkar yang memiliki 10 kursi di DPRD sudah dipastikan menduetkan pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga. Di kubu lain, Partai Demokrat tengah mendekati PKS dan PKB untuk menduetkan Siti Nur Azizah-Ruhamaben.

Kemudian gerbong lainnya yakni PDIP-Gerindra tengah merakit Hanura dan Nasdem untuk menduetkan Muhammad-Rahayu Saraswati. Sementara, PAN, PBB, PPP dan PSI, belum menentukan sikap akan kemana memberikan dukungan.

Jika dianalisis dari sempalan kepentingan, figur yang bertarung di Pilwalkot Tangsel ini jelas memiliki relasi elektoral yang kuat di tingkat nasional. Siti Nur Azizah, tak lain adalah putri dari Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin.

Sementara Rahayu Saraswati, tak lain adalah keponakan Mantan Capres RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dua figur ini jelas bukan penantang biasa bagi gerbong petahana yang diisi Benyamin Davnie. Efek ekor jas kehadiran Siti dan Saras dalam kontestasi ini jelas memiliki pengaruh besar dalam penentuan pemenang Pilwalkot Tangsel.

Namun yang perlu dicatat, posisi elektoral Benyamin Davnie terbilang sangat strategis karena didukung Golkar, partai yang memiliki basis kuat di akar rumput Tangsel. Keuntungan elektoral lainnya yakni status Benyamin Davnie yang kini masih menjabat wakil walikota mendampingi Airin Rachmi Diani, yang tak lain adalah Adik Ipar Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Benyamin juga diuntungkan lantaran hubungan politiknya dengan Walikota Tangsel, Airin Rahmi Diani, berjalan solid hingga kini. Artinya, potensi adanya intervensi Airin untuk menggerakkan politik birokrasi di Tangsel perlu dipertimbangkan.

Lantas, benarkah Benyamin Davnie akan mulus memenangi Pilkada Tangsel 2020? Pertanyaan ini jelas tak bisa dijawab dengan hitung-hitungan politik yang ada saat ini. Politik bukanlah studi ilmu eksak yang bisa dipastikan dengan hitung-hitungan di atas kertas.

Apalagi, jika melihat komposisi kursi masing-masing gerbong yang bertarung. Semua kandidat memiliki ketermungkinan dan peluang menang yang masih relatif sama. Kondisi lain yang menguntungkan para penantang petahana adalah ancaman pandemi Corona yang menjadi bahan ujian tersendiri bagi seluruh kandidat untuk menguasai basis-basis suara.

Tantangan Resesi Ekonomi

Ketidakpastian kondisi ekonomi yang terjadi saat ini sedianya bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat Tangsel dalam memilih walikota. Warga Kota Tangsel nampaknya perlu berhati-hati dalam membaca visi misi dan arah haluan kebijakan masing-masing kandidat.

Ancaman resesi ekonomi lokal harus diakui mulai menyasar lingkar domestik di tengah merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Situasi demikian sedianya harus menjadi pertimbangan para kandidat Walikota Tangsel dalam menyusun visi-misinya dan arah haluan kebijakan ekonomi kawasan, khususnya dalam menghadapi ancaman  PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) buruh secara massal, manajemen keberlangsungan ekonomi mikro serta terjaminnya stabilitas ekonomi di sektor riil.

Tangerang Selatan dengan keuntungan geografis dan geopolitiknya yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara sangatlah membutuhkan figur yang kuat untuk menjaga konektifitas dan relasi kelembagaan dengan Pemerintah Pusat agar seluruh kepentingan masyarakat di masa pandemi tertangani dengan baik.

Kita perlu belajar banyak dari daerah-daerah dengan tingkat penyebaran Corona sangat tinggi. Sering kita mendapati, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah berbenturan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Miss-koordinasi dan benturan politik semacam ini tentu akan berpengaruh pada politik anggaran daerah tersebut. Jangan sampai situasi ini terjadi di Tangerang Selatan. Kekompakan dan sinergitas pemimpin daerah dengan elite politik dan elite birokrat di tingkat pusat sangatlah dibutuhkan untuk melahirkan kebijakan solutif, cepat dan tepat di tengah pandemi Corona seperti sekarang.

Selamat menunaikan ibadah demokrasi. (*)

Penulis :
Yuska Apitya Aji Iswanto, S.Sos, M.H

Alumni Pascasarjana Universitas Pamulang (Unpam) Tangerang Selatan, Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Peneliti Politik, Penulis Buku “Menata Kiblat Syariah di Negara Pancasila”. ***)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *