by

Bawaslu Banten Pelototi Netralitas ASN Jelang Pilkada 2020

SERANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kelompok pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Mereka harus menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu.

Hal tersebut tidak semerta-merta bahwa mereka tidak memiliki hak pilih, namun hak pilih tersebut hanya dilakukan pada saat pemilihan di bilik suara. Netralitas ASN dalam hal ini dianggap salah satu point penting yang menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Banten sebagai salah satu penyelenggara Pemilu yang berperan sebagai lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan,

“Bawaslu ingin mengingatkan dan menyampaikan pemahaman kembali bahwa ASN dituntut untuk netral. Tidak boleh ada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon manapun, mengingat pada pemilihan kepala daerah bisa saja berasal dari incumbent yang cenderung memiliki kedekatan dengan para ASN baik dari segi loyalitas dan semacamnya,” ujar Pimpinan Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir.

Munir yang juga Kordiv Penindakan Pelanggaran mengatakan telah menyiapkan hukuman untuk ASN yang tidak netral. ASN akan mendapatkan peringatan hingga dicopot dari jabatan.

“Untuk jenis pelanggarannya diantaranya jika pidana maka ditangani Gakkumdu yang teridiri dari tiga unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, serta pelanggaran jenis lainnya menyangkut dengan kode etik maka Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi kepada komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” imbuh Badrul.

Sementara itu narasumber dari Kesbangpol Provinsi Banten Kabid Fasilitas Pembinaan Politik, Gustiawan atau biasa dipanggil Agus menyampaikan bahwa saat ini sedang digodok aturan oleh Kemenpan terkait dengan aturan baru tentang pencalonan oleh PNS, bahwa jika ada PNS yang mencalonkan diri dan kemudian hasilnya menyatakan tidak berhasil, maka PNS tersebut boleh kembali mengabdikan diri menjadi PNS,

“Aturan yang sekarang adalah jika PNS mencalonkan diri maka tiga bulan sebelumnya harus sudah mengundurkan diri, dan tidak boleh lagi menjadi PNS. itu aturan lamanya, dan sekarang kita tunggu aturan baru yang menyatakan bahwa PNS bisa kembali menjadi PNS setelah dinyatakan kegagalannya dalam pencalonan,” terang Gustiawan.

Sesuai dengan PP no 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS harus menjunjung tinggi kode etik, sementara menurut UU no. 5 Tahun 2014 yang disebut dengan ASN meliputi PNS, dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sementara itu disampaikan oleh narasumber dari Kesbangpol Kota Serang Iyah Marwiah dalam materinya terkait dengan Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu bahwa ASN dituntut untuk netral karena tanggung jawab sebagai pelayan publik, merupakan objek pengawasan, dan yang ketiga berhubungan dengan kewenangan serta kekuasaan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *