by

Berdesa : Melawan Ancaman Resesi dengan Bertani

-Opini-417 views

Pandemi corona yang mewabah sejak kuartal pertama dan kedua 2020 benar-benar menjadi pukulan berat sektor perekonomian Indonesia. Tak hanya sektor mikro, sektor makro juga telah terpapar. Karantina kewilayahan bersifat regional hingga nasional, yang dilakukan ketat dan masif di berbagai penjuru dunia membuat aktivitas ekonomi kolaps.

Konsekuensinya adalah resesi global. Dua lembaga keuangan global yang bermarkas di Washington DC yakni Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund) memproyeksikan output ekonomi global bakal terkontraksi di angka sekitar 5% tahun ini. Ini sangat mengkhawatirkan.

Krisis sedemikian belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) tak pandang bulu. World Bank mencatat, hingga memasuki kuartal kedua 2020, sudah ada 22 negara di dunia yang mendeklair jatuh ke dalam resesi karena kontraksi outputnya terjadi dua kuartal beruntun. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, juga tengah was-was dan memberi sinyal kuning terhadap perekonomian Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia sendiri melaporkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal kedua tahun ini anjlok 8,61% (year on year/yoy). Kegiatan ekspor dan impor juga mengalami hal yang sama. Impor anjlok 16,96% (yoy) sementara ekspor melorot 11,66% (yoy). Kondisi ini jelas membahayakan jika bertahan hingga kuartal kedua. Artinya, ancaman resesi yang melanda Indonesia memang sudah di depan mata.

Belajar dari pengalaman Indonesia yang pernah mengalami resesi pada 1998 dengan pertumbuhan ekonomi minus 13,68 persen. Tentu kita perlu melihat aspek demografi, terutama dari aspek kuantiti. Jumlah penduduk miskin saat itu melonjak menjadi 49,50 juta orang atau meningkat 15,49 juta jika dibandingkan 1996.

 

 

(sumber grafis : https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f44e41d9dc53/bagaimana-terjadinya-resesi-ekonomi)

 

Bahkan, untuk kembali pada jumlah penduduk miskin sebelum krisis, diperlukan waktu lima tahun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 saja telah mencapai 26,42 juta jiwa dan diperkirakan meningkat karena terdampak pandemi.

Agar lonjakan peningkatannya tidak menguap, kuncinya adalah pemulihan ekonomi pada triwulan III ini karena kemiskinan akan dihitung BPS pada September 2020 melalui survei sosial ekonomi nasional (susenas).

Jika melihat data BPS, perekonomian Indonesia sejauh ini memang ditopang konsumsi rumah tangga (domestik) dengan andil sebesar 56,62 persen pada 2019. Ekspor hanya berkontribusi 18 persen terhadap perekonomian Indonesia. Artinya, jika Indonesia ingin menghindari pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan III kuncinya adalah dengan memacu konsumsi rumah tangga maupun mempercepat realisasi belanja pemerintah.

Kembali ke Filosofi Negara Agraris 

Jika menganalisis data sebaran pandemi Covid-19, rata-rata wilayah yang terpapar dan terdampak adalah berada di Pulau Jawa. Artinya, potensi terbesar titik yang terdampak resesi ekonomi adalah Pulau Jawa, terutama kota-kota besar seperti Jakarta Raya, Bekasi, Depok, Tangerang Raya, Bogor Raya, Surabaya, Semarang dan beberapa kota lainnya yang menjadi kawasan urban dalam mengadu nasib. Jika kita sedikit sensitif terhadap keadaan yang ada, gejala adanya resesi sebenarnya sudah terjadi sejak medio Maret 2020.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan selama enam bulan belakangan ini seharusnya dimaknai sebagai sebuah lampu kuning bagi kaum pekerja. Setidaknya, bagi kaum urban yang kini telah terkena PHK dan menganggur di kampung halaman, ini saatnya untuk memulai kebiasaan ataupun kehidupan baru. Yakni, menghidupkan kembali filosofi bangsa ini sebagai bangsa agraris. Kalangan sarjana atau kaum pekerja yang sehari-harinya mengadu nasib di perkotaan dan berkantor dengan mengharap gaji bulanan, sudah seharusnya membuang gengsi menjadi petani atau bertani.

Melihat kondisi geografis Indonesia saat ini, sangatlah besar peluang menjadi usahawan sukses di bidang pertanian. Data BPS 2019 menyebut, luas Lahan Baku Sawah (LBS) Indonesia sebesar 7.463.948 hektare. Pulau Jawa mendominasi kepemilikan luas lahan baku sawah terluas. Jawa Timur menjadi provinsi dengan LBS terluas di Indonesia. Provinsi tersebut memiliki LBS sebesar 1,2 juta hektare. Jawa Tengah dan Jawa Barat berturut-turut mempunyai LBS sebesar 1.049.661 hektare dan 928.218 hektare. Total luas lahan baku sawah ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

Potensi bertani sebagai solusi alih profesi selama pandemi begitu menarik untuk digeluti. Kita bisa belajar dari keberhasilan Swiss, Brazil, China dan Belanda. Empat negara ini setidaknya bisa menjadi roadmap negara yang berhasil memajukan sektor pertanian dan menciptakan konglomerasi di bidang pertanian. Perlu diakui, kultur di Indonesia yang menganggap bahwa kesuksesan dan keberhasilan generasi terdidik dilihat dari tempat dia bekerja dan menempatkan profesi pegawai negeri sebagai cita-cita utama, menjadi batu sandungan pengembangan industri pertanian. Kultur ini sudah seharusnya diakhiri.

Kultur yang semacam ini akan melahirkan generasi yang malas untuk berinovasi. Malas untuk mengembangkan minat dan terperangkap pada kompetisi yang bersifat individualistik. Coba kita lihat, banyak sekali sarjana pertanian bekerja di sektor yang melenceng jauh dari ilmu terapannya.

Matinya regenerasi bertani yang dialami Indonesia dari tahun ke tahun tentu menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan pangan. Bayangkan, dari tahun ke tahun jumlah petani di Indonesia mengalami pengurangan signifikan, lahan pertanian pun perlahan-lahan berkurang. Tak mengherankan jika garam, gula hingga beras, Indonesia sudah rutin mengimpor. Vietnam dan Thailand yang awalnya kelimpungan mencari pangan, kini sudah menjadi negara pengekspor beras dan produk pertanian bagi Indonesia.

Minimnya kepedulian pemerintah dalam mengelola potensi tenaga-tenaga sarjana pertanian di Indonesia bisa menjadi alasan tersendiri. Tak sedikit mahasiswa di bidang pertanian merasa terisolir karena pemerintah lebih sibuk memikirkan kuota impor pangan ketimbang menyiapkan generasi agraris yang siap menggenjot produksi pangan. Akhirnya, output sebagian besar fakultas-fakultas pertanian di berbagai kampus di Indonesia hanya sebagai penganut mainstream kompetisi individualistik, yakni generasi yang terbelenggu pada persaingan menjadi pegawai kantoran yang berorientasi gaji bulanan. Malahan, tak sedikit yang bekerja di leading sektor jauh dari ilmu terapan mereka. Sangat disayangkan.

Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR RI beberapa hari lalu agar Indonesia mampu membajak peluang perekonomian di masa pandemi semestinya direspon dengan cepat oleh menteri yang membidangi pertanian dan pedesaan. Dua sektor inilah yang menjadi landasan kemandirian bangsa, karena pondasi pangan nasional pusatnya di pedesaan.

Pekerjaan awal yang mesti dikerjakan dua menteri tersebut adalah menghidupkan kembali minat kalangan terpelajar untuk bertani, paling tidak sejak mereka mengenyam bangku kuliah. Sehingga, jika kemungkinan resesi ekonomi terjadi pada kuartal ke-3 dan kuartal ke-4 tahun ini, kalangan sarjana dan pegawai kantoran yang terdampak PHK bisa kembali ke kampung halamannya untuk bertani dan tak menjadi pengangguran yang sifatnya pasif. (*)

 

 

 

 

 

 

 

Penulis :

Yuska Apitya Aji, S.Sos, M.H

Peneliti, Periset Media, Alumni Pascasarjana Universitas Pamulang (Unpam) Tangerang Selatan. **)

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *