by

Penegakan Hukum di Tengah Pandemi Covid-19

Penyebaran virus covid-19 di Indoneia masih menunjukan trend tinggi, melansir informasi dari situs milik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu covid19.co.id update terakhir sampai Rabu 26 Agustus 2020 kasus positif covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 160.165 dengan angka korban jiwa mencapai 6.944. Kondisi pandemi covid-19 seperti ini juga telah berdampak banyak pada sendi-sendi kehidupan baik yang terkait dengan ekonomi, sosial masyarakat maupun terhadap penyelenggaraan Negara tak terkecuali terhadap dunia hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution), (Jimly  asshiddiqie,2009:22). Secara sederhana penegakan hukum meliputi kegiatan penindakan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran catur wangsa yaitu  aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim di lembaga peradilan.

Beberapa bulan belakangan ini berdasarkan data yang diberitakan di berrbagai media informasi baik cetak maupun elektronik tingkat kejahatan di beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan diantaranya yang sering terjadi adalah tindak kejahatan pencurian baik tanpa atau dengan kekerasan, tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta tindak pidana narkotika. Di antara pelaku tindak kejahatan tersebut tidak sedikit pelakunya adalah mereka yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan melalui program asimilasi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa  pada akhir bulan Mei 2020 beberapa media memberitakan jumlah narapidana yang telah bebas pada program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) telah mencapai lebih dari 38.000 orang, akan tetapi beberapa diantaranya tidak juga jera dengan kembali melakukan tindak kejahatan di tengah masyarakat yang sedang kesulitan karena terdampak pandemi corona. Berdasarkan data dari Kemenkumham tidak sedikit dari ribuan narapidana yang telah bebas pada program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus Covid-19  kembali berulah melakukan tindak kejahatan.

Tingginya angka penularan virus covid-19 juga berdampak terhadap teknis penegakan hukum di lembaga peradilan, beberapa aparatur pegawai lembaga peradilan ada yang positif terpapar virus covid-19 mulai dari pegawai struktural pengadilan hingga Hakim, kasus positif terakhir di lingkungan lembaga peradilan yang terkonfirmasi adalah pegawai Pengadilan Negeri Serang berdasarkan hasil swab dua orang pegawainya positif terpapar covid-19.

Kondisi-kondisi tersebut di atas menimbulkan pertanyaan bagi mayarakat apakah penegakan hukum masih optimal dan maksimal ditegakan oleh para penegak hukum di tengah pandemi covid-19?. Secara faktual dan empiris di tengah wabah virus covid-19 aparatur penegak hukum memang mengalami dan merasakan dampak penyebaran virus corona terhadap kinerja mereka, namun demikian upaya penegakan hukum tetap dilaksanakan dengan beberapa perubahan teknis di lapangan. Penegakkan hukum oleh aparat kepolisian masih tetap optimal dalam melakukan tuga-tugas dan wewenangnya, polisi yang dalam hal ini adalah satuan reserse kriminal dan satuan lainnya yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian tetap mampu melaksanakan tugas-tugasnya, diantaranya adalah kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Jaksa dengan tugas-tugas dan wewenangnya terutama di bidang penuntutan, juga tetap mampu menyidangkan perkara-perkara pidana meski sempat mengalami kendala teknis dalam membawa atau menghadirkan tahanan di persidangan guna mencegah penularan virus covid-19. Hakim Sebagai sang pengadil dalam menyelenggarakan persidangan juga melakukan langkah-langkah agar persidangan tetap bisa diselenggarakan namun tetap mengedepankan aspek keamanan dan protokol kesehatan seperti membatasi jumlah pengunjung sidang dalam persidangan terbuka untuk umum, menjaga jarak dan memberlakukan protokol kesehatan lainnya.

Selain ketiga aparat penegak hukum tersebut, Advokat selaku salah satu catur wangsa juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, kehadirannya di persidangan sangat penting untuk memastikan proses hukum yang dihadapi oleh terdakwa dalam kasus pidana berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku serta memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang tersangkut kasus pidana. Mewabahnya virus covid-19 turut berdampak pada ruang gerak Advokat dalam melaksanakan wewenangnya sebagai penasehat hukum dalam perkara pidana dan selaku Kuasa Hukum dalam perkara perdata, wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah republik Indonesia mengakibatkan Advokat memiliki resiko tinggi terpapar virus covid-19, namun demikian kinerja dan dedikasi Advokat dalam penegakan hukum di tengah situasi pandemi ini tetap ditunaikan secara optimal karena penegakan hukum di negeri ini harus terus dijalankan sebagaimana yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945. Fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum tetap harus ditegakkan.

Untuk teknis penyelenggaraan persidangan di pengadilan tetap berjalan namun dengan beberapa perubahan, untuk sidang pidana Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan telah sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi Video. Persidangan perkara pidana diselenggarakan menggunakan media konferensi video jarak jauh dimana pihak Tersangka atau Terpidana mengikuti persidangan tetap berada di dalam lingkungan lembaga pemayarakatan dengan menggunakan layar visual konferensi video, sedangkan persidangan di ruang sidang tetap berjalan dengan dihadiri oleh majelis hakim yang dibantu oleh seorang Panitra Pengganti, Jaka Penuntut umum dan Penasehat Hukum yang diselenggarakan seuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pun dengan sidang pemeriksaan saksi-saksi tetap berjalan atau diselenggarakan secara langsung dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi dalam persidangan pidana tidak dihadiri secara langsung oleh tersangka/terdakwa yang tetap berada di lembaga pemasyarakatan dan mengikuti persidangan secara online menggunakan layar visual video konferensi. Adapun untuk perkara perdata sudah terbantu dengan adanya system persidangan melalui e-court/e-litigasi yaitu persidangan yang diselenggarakan secara elektronik dimana sebagian rangkaian persidangan bisa diselenggarakan secara online melalui sistem elektronik dan sebagian rangkaian sidang seperti sidang pembuktian, pemeriksaan keterangan saksi tetap dilakukan dengan sidang secara langung dan menggunakan protokol kesehatan. sedangkan untuk perkara penegakkan hukum di wilayah peradilan agama di beberapa wilayah sempat terhenti atau tidak ada kegiatan persidangan selama beberapa waktu di awal pandemi akan tetapi beberapa bulan belakangan sudah kembali aktif dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan ringkasan factual tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa penegakan hukum di tengah pandemi covid-19 masih dapat berjalan secara optimal, namun demikian masyarakat tetap berharap agar aparat penegak hukum tidak diskriminatif dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak tokoh yang memiliki jabatan di pemerintahan. Begitupun dengan tindak pidana atau pelanggaran yang kerap terjadi di media sosial harus ditindak tanpa memandang dari golongan mana pelaku berasal, karena penegakan hukum yang diskriminatif akan menimbulkan kekecewaan di tengah mayarakat dan akan semakin jauh dari cita-cita hukum yang berkeadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis

Oni Sutarna, SH

Advokat Publik pada LBH SIKAP Banten Cabang Lebak, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners Rangkasbitung, Lebak, Banten. *)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *