by

Kasus Munir Masih Saja Gelap, Janji Jokowi Tinggal Janji…

7 September 2004, Munir tewas di langit Hungaria, saat pesawat yang ia tumpangi sedang berada di ketinggian 40 ribu kaki menuju Amsterdam. Racun arsenik yang mengalir di tubuhnya membuat Munir meregang nyawa, diare, muntah-muntah di pesawat. Nyawanya tidak tertolong.

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan kelompok aktivis lainnya meyakini pelaku utama di balik pembunuhan Munir berasal dari kalangan berpengaruh dan belum dibawa ke pengadilan. Ketidakjelasan kasus ini membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi pembela HAM.

“Dengan adanya pembunuhan yang sangat tidak manusiawi dan dugaan keterlibatan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kami menuntut agar negara segera membuat pengakuan bahwa pembunuhan Munir merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Negara harus menanggapi ini dengan lebih serius,” tulis KASUM dkk. dalam siaran pers Amnesty, Senin (7/9).

Kami menuntut Presiden Joko Widodo, yang telah berjanji di hadapan publik untuk menyelesaikan kasus ini, untuk membuat aksi yang jelas dan konkret. Komite Aksi Solidaritas Munir

Aksi konkret bisa dimulai dengan melakukan tinjauan atas beberapa perkara pidana sehubungan dengan pembunuhan Munir, termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional. Menurut KASUM, pembunuhan Munir tidak bisa dilihat sebagai kasus kriminal biasa yang berdiri sendiri.

“Pembunuhan yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian ini mengindikasikan adanya budaya impunitas yang semakin meluas terhadap serangan dan kekerasan terhadap para pembela HAM di negara ini,” tutur mereka.

Selain itu, negara harus melakukan langkah-langkah efektif untuk memastikan pelanggaran HAM diproses secara cepat, efektif, dan imparsial. Dalam artinya, orang-orang yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan.

“Hari ini, kami menyampaikan Legal Opinion atau pendapat hukum atas kasus meninggalnya Munir kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM, sebagai bagian dari pengaduan resmi kami, agar Komnas HAM bisa segera membuat keputusan bahwa Kasus Munir merupakan Pelanggaran HAM Berat sehingga proses penyelidikan berdasarkan UU Pengadilan HAM bisa segera dilakukan,” kata mereka.

“Selain itu, kami juga mendorong Komnas HAM untuk segera mengeluarkan penetapan Munir Said Thalib sebagai Prominent Human Right Defender dan menetapkan hari peringatan untuk para pembela HAM,” sambungnya.

Berdasarkan data KASUM dkk, sebagai aktivis HAM, Munir sempat menerima banyak ancaman. Pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di pekarangan rumah Munir. Pada 20022, kantor KontraS tempat Munir bekerja, diserang oleh segerombolan orang tak dikenal, yang menghancurkan perlengkapan kantor dan merampas dokumen penyelidikan pelanggaran HAM.

(rt)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *