by

Politik, Seks dan Etika Digital

Prahara cuitan “paha mulus” oleh elite Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, yang ditujukan kepada Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Rahayu Saraswati, di media sosial Twitter, nampaknya bakal berbuntut panjang hingga pelaksanaan pilkada dihelat Desember 2020 mendatang.

Cuitan yang memantik tensi politik antar kubu pasangan calon ini dipastikan akan menjadi bahan olok-olokan antar sesama politisi di tingkat lokal dan nasional. Sara, sapaan akrab keponakan Prabowo Subianto, juga mengaku keberatan dan merasa dilecehkan oleh cuitan anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Artinya, jika dirunut dari delik pidana, cuitan tersebut bisa saja menjadi barang bukti. Tinggal, apakah Sara beserta timsesnya melaporkan itu menjadi sebuah aduan pidana.

Di era yang serba digital sekarang ini atau bisa dikatakan sebagai Era Disrupsi, publik kita memiliki kecenderungan sudah meninggalkan koran sebagai media untuk menggali informasi. Media sosial (medsos) dan sosial media (sosmed) menjadi daya pikat bagi publik untuk mencari informasi tentang berbagai hal.

Artinya, tokoh publik atau influencer, sudah semestinya berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan berstatement, khususnya mengenai hal-hal yang sifatnya sensitif seperti soal seks, SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan tampilan fisik.

Politisi kita semestinya juga menyadari bahwa sengkarut sejumlah UU di parlemen mulai dari UU ITE hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seks (PKS) adalah bukti bahwa persoalan digital dan seks adalah dua mata pisau yang sama-sama membahayakan.

Tak sedikit dari politisi yang pada akhirnya menyewa konsultan sosmed dan medsos untuk keperluan personal branding agar tak salah ucap di dunia maya. Ini membuktikan pentingnya sebuah citra politisi agar terlihat apik, santun dan merakyat di mata publik. Di era Disrupsi seperti sekarang ini, jari-jemari kita juga semestinya sejalan dengan kesehatan pikiran dan hati. Apa yang kita luapkan di sosmed dan medsos, itulah yang ada dibenak dan hati kita. Itulah yang dibaca publik.

Pelecehan Digital

Di dunia digital kita juga mengenal istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Ada beberapa jenis KBGO yang harus kita ketahui. Semakin kita pahami, maka kita akan semakin waspada dengan perilaku orang-orang di dunia virtual, juga mengantisipasi perilaku kita sendiri di dunia maya. Beberapa jenis KBGO diantaranya :

Sexting 

Sexting adalah bentuk pelecehan seksual verbal yang banyak terjadi di ranah digital. Ini merupakan aktivitas mengirimkan atau mengunggah konten intim, seperti foto telanjang, atau setengah telanjang, juga pesan teks bermuatan seksual, tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Para pelaku ini biasanya banyak melancarkan aksinya di berbagai platform media sosial, termasuk platform yang mempertemukan orang asing (stranger).

Non-Consensual Dissemation of Intimate Images 

Ini merupakan penyebaran foto, suara/audio, video, atau ujaran yang berisi konten seksual milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Salah satu bentuk yang sering kita dengar adalah revenge porn atau penyebaran konten intim milik seseorang sebagai bentuk balas dendam atau ancaman.

Banyak pelaku yang melakukan ini dengan motif mengancam kekasihnya, mulai dari memaksa supaya gak memutuskan hubungan sampai supaya mau melakukan hal sesuai dengan keinginan pelaku.

Body Shaming 

Body-shaming termasuk ke dalam KBGO karena selain menyerang aspek seksualitas, pelaku pelecehan di ranah digital juga kerap menyerang aspek gender. Bukan cuma di dunia nyata, di dunia virtual pun masih ada saja orang-orang yang mencela dan menghujat penampilan fisik seseorang karena dinilai gak sesuai standar masyarakat.

Misalnya, kalau cewek harus bertubuh langsing, berambut panjang, dan berpenampilan feminin dengan pakai gaun atau rok. Sementara cowok disebut-sebut harus bertubuh kekar, tinggi, gendut atau semacamnya.

Scamming 

Scamming adalah aktivitas menipu seseorang lewat aplikasi kencan atau media sosial dengan cara membuat cerita palsu yang menarik simpati, kemudian membangun kepercayaan target, untuk akhirnya meminta uang.

Empat jenis pelanggaran etika digital di atas bisa saja terjadi dan dilakukan oleh siapapun. Artinya, kita harus berhati-hati dan menjaga diri agar tidak melakukan hal serupa. Sangat disayangkan jika semangat penegakan aturan yang acap diteriakkan oleh politisi kita di parlemen ternyata tak sejalan dengan semangat politisi-politisi di partai yang menaungi mereka.

Delik Pidana

Pembahasan tentang pelecehan seksual sudah lebih sering dibicarakan secara publik. Tetapi, belum banyak yang membahas tentang perlindungan dari pelecehan seksual secara online. Pada kenyataannya, masih banyak orang yang mengalami pelecehan seksual di dunia maya. Sejauh ini, payung hukum mengenai pornografi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Kemudian diatur secara spesifik mengenai delik pelecehan seks secara digital melalui :

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, terdapat setidaknya dua peraturan yang dapat menjerat komentar pada media sosial yang melanggar kesusilaan, yaitu UU Pornografi dan UU ITE.

Jika melihat ringannya sanksi bagi pelanggar etika digital tadi, sudah semestinya Pemerintah bersama DPR RI melakukan reform dan mengetok RUU PKS. Urgensinya adalah agar regulasi ini kian menguatkan sanksi atas maraknya kasus-kasus pelanggaran dan pelecehan seksual di dunia maya. (*)

 

Penulis :

Yuska Apitya, S.Sos, MH

Pengamat Politik, Pegiat Hukum Tata Negara, Alumni Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang (Unpam) Tangsel. ***)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *