by

DPR Minta Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas di Bandara Kualanamu Diusut Tuntas

-Headline-10 views

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyayangkan kasus dugaan penggunaan alat rapidtest bekas di konter uji antigen Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

Mufida menyebut, kasus ini harus segera diusut tuntas sebab telah melibatkan institusi BUMN baik dari sisi penyedia jasa uji rapidtest maupun pengelolaannya di bandara.

“Usut tuntas termasuk motif dan kemungkinan adanya jejaring modus serupa. Kasus ini meresahkan karena terjadi di konter resmi bandara dan melibatkan BUMN,” tegas Mufida dari keterangan tertulis, Rabu (28/4/2021).

Dia menilai, dugaan kejahatan yang terkait penanganan Pandemi adalah kejahatan besar. Karena saat ini, pemerintah tengah berjuang melindungi ratusan juta nyawa penduduk Indonesia.

“Jangan lupa ada kasus masker palsu, kasus mafia karantina WNA yang masuk Indonesia dan sekarang kasus rapidtest. Ini harus tegas dan cepat penanganannya,” urainya.

Selain itu, Mufida juga menekankan, kasus ini harus diungkap cepat demi memulihkan kepercayaan publik terhadap proses uji rapidtest sebagai salah satu langkah melakukan 3T yang harus terus digencarkan sebagai upaya mengendalikan kasus positif Covid 19.

“Dalam aturan pengetatan mudik ada syarat seluruh moda transportasi harus melalui uji rapid antigen yang hanya berlaku 1×24 jam. Bisa jadi akan ada peningkatan tes dan publik harus kembali mendapatkan kepercayaan usai kasus ini,” paparnya.

“Kasus ini sangat bahaya untuk akurasi hasil Testing sebagai tahap awal 3T. Jika hasil testingnya tidak akurat, maka untuk trasing dan treatment bisa terjadi salah langkah,” sambungnya.

Politisi PKS itu mengingatkan, agar semua pihak agar tidak sekali kali mengambil keuntungan ekonomi atas Pandemi yang terjadi. Ia mendukung aparat menindak tegas semua bentuk penyalahgunaan dalam bidang kesehatan yang terkait penanganan Pandemi.

“Jangan ada komersialisasi dan jangan berbisnis dengan rakyat dalam mitigasi pandemi Covid 19 sehingga merugikan rakyat. Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah lebih utama,” tandasnya. (adt)