by

Mengukur Keberhasilan Pembangunan Desa di Provinsi Banten

-Opini-161 views

Pernahkah kita mendengar indikator Indeks Kesulitan Geografis atau disingkat dengan IKG? IKG digunakan oleh pemerintah untuk melihat sejauh mana tingkat kesulitan geografis sebuah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menetapkan IKG diukur oleh tiga faktor, yaitu ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), kondisi infrastruktur dan aksesibilitas atau transportasi.

IKG merupakan salah satu indikator untuk menentukan besarnya dana desa selain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan luas wilayah. Nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dalam rentang 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya.

IKG dihitung berdasarkan Pendataan Potensi Desa (PODES 2008), kemudian diupdate kembali pada tahun 2019 dan 2020. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan Potensi Desa (PODES) dilakukan untuk mengetahui ekonomi, sosial, infrastruktur, sumberdaya manusia dan sumber daya alam desa. Pendataan ini tidak hanya untuk daerah yang berstatus desa tapi juga untuk daerah kelurahan. Namun, penghitungan IKG hanya untuk yang berstatus masih desa.

Rata-rata IKG desa di Banten tahun 2020 sebesar 34,6 sedangkan tahun 2018 rata-rata IKGnya sebesar 35,3. Artinya tingkat kesulitan geografis desa tahun 2020 lebih kecil dibandingkan   dua tahun lalu. Jika kita menggunakan uji statistik maka terdapat perbedaan yang signifikan antara IKG tahun 2020 dan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa terutama dalam hal pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi sudah terlihat.

Tabel diatas menunjukkan bahwa desa-desa yang berada di Lebak dan Pandeglang masih banyak memiliki tingkat kesulitan geografis yang tinggi, masih dalam kisaran 30 an persen. Hal ini bisa dimaklumi karena kedua kabupaten itu topografi desanya banyak yang berbukit atau pegunungan. Kondisi ini mempersulit pemerintah dalam usaha untuk membangun daerah terutama pembangunan desa. Selain itu, luasnya daerah kedua kabupaten ini mempersulit jangkauan pemerintah daerah. Apalagi ditambah dengan anggaran kabupaten yang terbatas.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten untuk mampu mengurangi skor IKG tiap desa juga skor ketiga variabel pembentuknya. Karena ada desa-desa yang skor IKG, pelayanan dasar, infrastruktur atau aksesibilitasnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Artinya kondisi indikator tersebut lebih buruk dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang tidak terlalu mengkhawatirkan. Kedekatan kedua kabupaten ini dengan ibukota provinsi juga ibukota negara memberikan keuntungan tersendiri. Pengembangan wilayah urban/perkotaan baik untuk industri, pemukiman serta pusat perdagangan dan jasa terjadi di Kabupaten Tangerang maupun Serang. Desa-desa di kedua kabupaten itu kena imbasnya. Banyak desa yang menjadi  berkembang sehingga infrastruktur maupun akses transportasinya menjadi mudah.

Agenda pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan dan hal ini selaras dengan amanan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbitnya UU Desa memberikan peluang kepada desa dan masyarakat desa untuk menjadi subyek pembangunan. Pemerintahan desa dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa, terbuka serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mempertegas dan meningkatkan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kebijakan, pendampingan dan program pembangunan berbasis desa

Sekali lagi, pemerintah desa harus mampu memaksimalkan dana desa untuk membangun desanya sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing. Dana tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dasar, membangun infrastruktur atau fasilitas transportasi dan juga sebagai operasional desa. Jangan sampai dana desa diselewengkan oleh oknum aparat desa. Sudah banyak kasus yang menjerat oknum kepala desa ataupun aparat desa lainnya karena penyelewengan terhadap dana tersebut.

Perlu kerja keras pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta masyarakat Banten untuk membangun daerah. Kerjasama dan koordinasi yang baik akan mempercepat tercapainya pembangunan yang diidam-idamkan. Misi pemerintah Provinsi Banten diantaranya Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas dan Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Jika saja seluruh sumber daya yang terlibat berkomitmen untuk mewujudkan misi tersebut, InsyaAllah ketertinggalan dan kesulitan geografis banyak desa di Provinsi Banten bisa segera dikurangi dan dientaskan. Aamiin.

 

Penulis:

SUHANDI, S.ST, MM

FUNGSIONAL STATISTISI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI BANTEN.*)