by

Bank Emok Merajalela, Tokoh Koperasi Minta OJK Turun Tangan

-Headline-25 views

Eksistensi Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero melalui program Bank emok belakangan ini heboh di wilayah sekitaran Jawa Barat, salah satunya Kota Bogor. Pinjaman mikro ini dianggap sebagai cara baru rentenir beroperasi.

Emok sendiri berasal dari bahasa sunda yang artinya berarti cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilangkan kaki ke belakang. Penyalur dana ini diberi nama bank emok lantaran saat terjadinya transaksi dilakukan secara lesehan dan targetnya adalah emak-emak.

Belakangan Bank Emok dikeluhkan oleh tokoh-tokoh koperasi di sejumlah daerah.

Ketua dan Penanggungjawab Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandir, Atty Somadikarya, misalnya.

Atty menganggap kehadiran Bank Emok menggeser peran dan keberadaan koperasi.

Padahal, imbuh Atty, merajalelanya Bank Emok kerap melilit masyarakat dengan utang tutup utang.

Menurut Atty, nasabah Bank Emok tersebut mendapatkan prioritas bantuan produktif usaha mikro (BPUM) kementerian koperasi (Kemenkop) yang artinya disinyalir Bank Emok berdiri di bawah bendera atau naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan situasi itu, Atty menyayangkan keberadaan pemerintah yang kurang begitu peduli dan maksimal melindungi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia.

“Jadi untuk apa adanya Kementrian Koperasi dan Dinas Koperasi jika keberadaannya tidak begitu peduli dan maksimal melindungi koperasi yang ada di indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Atty menilai mekanisme pembayaran pada Bank Emok terkesan memberatkan dan menggeser azas gotong royong yang diartikan dan diaplikasikan menjadi sistem tanggung renteng untuk pinjaman macet (nunggak).

“Ya jadi bergesernya pola gotong royong diartikan pada tanggung renteng untuk pinjaman macet. Itu  berkiblat pada sistem ekonomi Muhammad Yunus dari Bangladesh. Jadi bukan berkiblat pada azas gotong royongnya Bung Hatta. Padahal itu sebagai suko gurunya indonesia,” bebernya.

“Sudah jelas-jelas sistem dari wapres RI, Bung Hatta melekat dengan julukan bapak koperasi indonesia, kenapa kita harus ikut arus pemikiran negara lain (Bangladesh),” tambahnya.

Atty melanjutkan bahwa kehadiran Bank Emok perlahan menggerus budaya bangsa dalam ekonomi kerakyatan.

“Tergerusnya budaya bangsa dalam ekonomi kerakyatan. Berkumpul dan berserikat semakin menjauh dari harapan karena lembaga koperasi tidak begitu diperhatikan secara maksimal,” tegasnya.

“Dengan begitu pemerintah telihat cuek bebek dengan adanya praktik pinjaman di masyarakat yang dibungkus serta berkedok tanggung renteng,” tuturnya menambahkan.

Sementara itu, sistem yang dijakankan Bank Emok dianggap tidak tepat lantaran tidak memiliki kroscek atau analisa terkait nasabahnya.

“Jadi tidak ada analisis siapa yang dapat, tepat atau tidak, dan dari mana sumber uang untuk membayarnya nanti,” bebernya.

Mirisnya, lanjut Atty, banyaknya anggota Bank Emok yang mendapatkan bantuan BPUM Kemenkop.

“Buah dari tidak adanya analisa adalah penerima manfaat BPUM kebanyakan bukanlah pelaku usaha mikro, tidak tepat sasaran, dan timbul tanda tanya besar, apakah bank emok itu sebuah lembaga koperasi?,” cetusnya.

Atty menegaskan bahwa azas koperasi yang sebenarnya harus di pertahankan dan dilindungi sebab sesuai dengan budaya bangsa.

“Karena pinjaman di koperasi ketika nasabah tidak mampu lagi membayar kewajiban, sifatnya menjadi hibah dan akan ditutup dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi,” jelasnya.

“Bukan dengan cara tanggung renteng yang akan menyebabkan yang menjadi miskin menanggung pinjaman kelompoknya yang tidak mampu membayar atas kewajibannya. Akhirnya terjadi dan bermunculan misbar (miskin baru) karena hilangnya sumber penghasilan  terlebih di tengah musibah Covid-19 yang menahun seperti sekarang ini,” tandasnya.

Anggota DPR RI, Puteri Komarudin saat memberi paparan di OJK. (*)

Fenomena bank emok ini pun kembali diutarakan oleh Anggota Komisi XI Puteri Komarudin saat rapat dengan OJK di Gedung DPR. Puteri sendiri mengaku sudah melakukan penyelidikan di dapilnya selama 8 bulan terkait praktik bank emok itu. Ternyata banyak juga bank yang sudah mendapatkan izin dari OJK yang melakukan praktik tersebut.

“BPR juga ternyata menjadi penyalur utama pinjaman mikro ini. Yang disayangkan perempuan menjadi target utama dari bank emok ini karena sanksi sosial,” ujarnya. (yus)