by

Deklarasi Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, Siapa yang Pesan?

-Headline, Opini-1.1K views

Fenomena munculnya deklarasi Relawan Seknas Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 disikapi sinis oleh netizen dan banyak kalangan. Netizen seketika gaduh mendengar adanya kabar Jokowi akan didesain menjabat tiga periode. Fenomena ini unik dan menarik. Banyak akademikus politik dari berbagai kampus juga menolak rencana yang dianggap ngawur dan melanggar konstitusi itu.

Siapa di balik deklarasi Jokowi-Prabowo untuk 2024 tersebut? yang jelas, Pak Jokowi bukanlah orangnya. Jauh-jauh hari, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tegas menolak untuk dicalonkan lagi. Jokowi pintar dan cerdas, menilai isu ini adalah ajang menampar muka dan mempermalukan dirinya karena akan membuat gaduh di tingkat grassroot. Jokowi juga telah tegas mengatakan bahwa ia adalah pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi dan menolak perpanjangan jabatan lebih dari 10 tahun. Ia mengungkapkannya dengan raut serius dan kecut. Jelas makna politik yang berarti kesal dan marah mendengar rencana 3 periode itu.

Lalu, siapa yang mendesain Jokowi-Prabowo untuk 2024? jika kita cermat dan cerdas menganalisis, dimunculkannya kembali Prabowo ke publik setelah berbulan-bulan jarang terekspos dalam pemberitaan politik, jelas bukan sebuah kebetulan. Gerindra memang jarang bersuara lantang setelah masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Dimunculkannya Prabowo dan maraknya baliho Puan Maharani di berbagai tempat setelah survei menyebut Ganjar Pranowo adalah kandidat kuat Capres 2024, bisa dikatakan adalah core of politics hari ini.

Prabowo jelas mendapatkan cotail effect dari deklarasi relawan seknas itu. Paling tidak, pendukung-pendukung Jokowi mulai memikirkan akan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, siapapun bakal calon wakilnya, termasuk (jika tidak salah) Puan Maharani. Sudah menjadi rahasia umum, gagasan mencalonkan Prabowo dan Puan Maharani di Pilpres 2024 tengah disiapkan. Namun, publik belum memiliki ketertarikan memilih duet ini. Nitizen dan publik (khususnya di Jawa Tengah) memilih menyuarakan Ganjar Pranowo sebagai suksesor untuk Jokowi.

 

 

Gagasan duet Prabowo-Puan ini harus diakui tengah digodok dan dites ke pasar politik tingkat bawah. Ketika kita menjual produk dan ditolak publik, kita pastinya akan memodifikasi produk itu agar diterima dan dibeli publik. Menyandingkan Prabowo dengan Jokowi dan memasang baliho Puan Maharani secara jor-joran di berbagai tempat adalah bagian dari modifikasi itu. Sayangnya, publik juga kadung tak suka dan kepalang tak respect. Publik tetap saja mengeluk-elukkan Ganjar.

Terlebih, pasca konflik di internal PDIP, Ganjar diposisikan sebagai tokoh yang terdzalimi dan korban dari keganasan politik dinasti di partai politik. Ini bukan persoalan sederhana. Butuh waktu panjang agar publik menerima Puan Maharani sebagai tokoh yang disenangi dan diterima bahwa ia layak dijadikan tokoh elite setingkat capres atau cawapres. Ini pun juga dialami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sulit memupus digma bahwa ia trah dinasti politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden RI Ke-6. Puan dan AHY sama-sama mengalami kesulitan.

Sulit mengubah paradigma publik kalau keduanya bukan delegator politik orang tuanya (Megawati dan SBY). Dan tentu, kesulitan menjawab bahwa mereka memiliki visi dan misi politik yang berbeda dengan kedua orang tuanya, yang jelas-jelas hari ini terlanjur dinilai publik telah gagal (atau belum berhasil) memimpin. (*)

Tim Editorial,

 

DOWNLOAD APLIKASINYA DAN KUNJUNGI SITUS BERITA TERCEPAT BERBASIS FAKTA DAN TKP di kilat.com