by

GKI Yasmin dan Kehadiran Negara

Setelah 15 tahun berkonflik, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, akhirnya sukses merampungkan sengkarut perizinan bangunan gereja milik GKI Yasmin. Konsesi yang diambil Bima Arya dengan jemaat dan petinggi serta pengurus gereja terbilang apik. Bima Arya tak sembrono mengambil langkah. Ia melibatkan banyak pihak, aparatus tingkat pusat juga dilibatkan untuk membackup segala upaya yang ditempuh untuk penyelesaian konflik yang sangat sensitif ini.

Bima melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenag, ormas-ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Serta, tentunya pengurus Majelis Sinode serta GKI. Semua pihak tersebut dilibatkan untuk mensinkronisasi tindak lanjut Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2010 dan rekomendasi Ombudsman RI nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011. Akhirnya, dealing policynya adalah konflik berakhir dengan relokasi bangunan ke Kawasan Bubulak, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Tak tanggung-tanggung, Bima Arya juga memperjuangkan lahan hibah untuk calon bangunan gereja berikut membantu kepengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baru.

Komitmen Bima Arya untuk secepat mungkin menyelesaikan kasus ini sebenarnya terbilang tak mudah. Tingginya tingkat resistensi dan tendensi dalam perkara ini tentu membuat Bima Arya tak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Alumnus Australia National University itu, selama hampir 7 tahun terakhir terus melakukan penyamaan persepsi dengan melibatkan seluruh elemen. Tak hanya jemaat GKI saja, Bima juga melibatkan pengadilan, Majelis Sinode, FKUB dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai penguat, Bima juga menggalang komunikasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, juga berkoordinasi dengan Kemendagri hingga Kemenag. Artinya untuk mendapat kata sepakat ini betul-betul tidak mudah.

Banyak pihak yang berupaya merusak langkah mediasi yang ditempuh Bima Arya dan Pemerintah Pusat dengan membenturkan konflik SARA dalam konflik ini. Mahkamah Agung juga turun tangan menerima pengaduan sejumlah orang yang mengatasnamakan perwakilan jemaat GKI Yasmin. Putusan MA tersebut setelah dikaji secara geososial dan georeligi memang muskil dijalankan. Akhirnya, Bima Arya mengumpulkan berbagai pihak untuk mencari win-win solution. Tak gegabah, Bima juga meminta izin dan restu ke sejumlah lembaga di Pemerintah Pusat.

Jadi, keputusan merelokasi bangunan gereja bukan sekonyong-konyong tanpa proses. Bima Arya bukan politisi ceroboh dan bodoh. Ia sangat berhati-hati dan butuh upaya yang cerdas untuk menyatukan asumsi umat yang berbeda keyakinan tersebut.

Soedjono Dirdjosisworo, seorang Guru Besar Hukum Kriminologi dan Pidana menyebut, mazhab hukum paling benar adalah menjadikan eksistensi hukum untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian hidup secara bersama-sama. Artinya, tugas utama hukum yang paling utama adalah menciptakan perdamaian. Dari mazhab ini kita bisa analisis bahwa perdamaian umat lebih utama ketimbang hukum itu sendiri.

Banyak mazhab hukum positif ditentang oleh para akademisi hukum di Indonesia karena dinilai kaku dan hanya menjalankan kepentingan yuris (hakim) tanpa memprioritaskan perdamaian umat. Akhirnya, tugas hukum untuk menciptakan perdamaian tak terwujud. Jelas ini implementasi berhukum yang salah.

Mari kita renungkan, di tengah pandemi yang serba paceklik ekonomi seperti sekarang, apakah waras meributkan konflik rasial dan agama? Sebaiknya kita juga merenung dan mengheningkan cipta. Bersama-sama saling bantu, saling memberi, saling memaklumi. Kita sudah bertahun-tahun kehilangan kata “saling”. Kita terlalu sibuk menempatkan “aku” ketimbang “kita”. (*)

 

Tim Editorial