by

Hendropriyono Sahabat Dekat Jokowi, Praktisi Hukum: Wajarlah Mereka Sering Bertemu, Terus Masalahnya Apa?

-Headline-56 views

JAKARTA– Kabar adanya lobi-lobi yang dilancarkan mantan Kepala BIN, Prof. Jenderal (Purn) AM Hendropriyono terhadap Presiden RI, Jokowi untuk memajukan Jenderal TNI. Andika Perkasa sebagai Panglima TNI seperti diberitakan Majalah Tempo mendapat satire dari sejumlah kalangan. Pengamat, akademisi dan politisi menilai kedekatan Jokowi dan Hendropriyono adalah keniscayaan karena keduanya memang telah lama bersahabat.

Advokat senior, Ridwan Darmawan, menilai, media Tempo yang menjadi media pertama yang memberitakan terkait isu tersebut berlindung dibalik aturan “kode etik jurnalistik”, namun dalam berita, Majalah Tempo tak menyertakan nama ketiga jenderal purnawirawan tersebut.

“Pak Hendro sendiri sudah membantah tuduhan tersebut, beliau menyatakan tidak pernah dalam sejarah hidupnya menyosor-nyosor secara hina menjadi pemgemis dalam mencari kedudukan, pekerjaan atau tempat pengabdian baik untuk dirinya, keluarganya, anaknya, menantunya atau siapapun, beliau juga menyarankan agar media semestinya menjalankan fungsinya secara kredibel dan profesional, mengapa pihak Tempo tidak pernah mencari informasi kepada pihak istana yang jelas kredibel untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pertemuan dengan Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Ini kan tuduhan serius untuk Pak Hendro,” kata Ridwan.

Alumnus Pascasarjana Hukum Universitas Pamulang yang aktif menjadi benteng pertahanan hukum DPP PDIP ini juga menilai, Hendropriyono adalah seorang patriot sejati.

“Saya kira tidak akan gegabah memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden untuk mempengaruhi kewenangan presiden dalam menentukan siapa Panglima TNI kedepan. Bahwa atas berbagai pengalaman, dedikasi dan ke ilmu beliau, saya kira Pak Hendro layak didengar oleh Pak Jokowi mengenai masukan dan pandangannya terkait dengan perkembangan politik terkini baik lokal, geopolitik asia Pasifik maupun secara global.

Apalagi mereka bersahabat dekat. Terkait siapa yang layak memimpin TNI ke depan sepenuhnya tentu menjadi hak prerogatif presiden,” jelas aktivis yang malang melintang membesarkan nasib petani di Indonesia ini.

DPR Mengamini Jika Andika jadi Panglima TNI

Soal desas-desus bahwa Jokowi telah menyiapkan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ini memang terdengar di Senayan. Sejumlah politikus Senayan juga mengamini.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menyebut, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa paling berpeluang menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Hal itu dikatakan Effendi menjawab pertanyaan awak media, terkait giliran jatah Panglima TNI yang seharusnya diberikan kepada Angkatan Laut (AL). Dia menyebut istilah jatah itu tidak ada, lantaran semua anggota TNI dari semua matra memiliki kesempatan yang sama.

“Tapi kalau melihat dari kebutuhan TNI yang sangat mendesak, di mana kita ingin konsolidasi kekuatan kita itu memang dari 3 kepala staf yang memang sangat berpeluang, yang punya kemampuan, yang mumpuni ya Jenderal Andika Perkasa,” kata Effendi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Kendati demikian, kata dia, fraksinya hanya sebatas mendukung saja. Urusan penunjukkan calon Panglima TNI sepenuhnya diserahkan kembali kepada pemilik hak prerogatif yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Politikus PDI-Perjuangan itu meyakini tak akan ada persoalan besar dalam bursa pemilihan calon Panglima di internal TNI.

“Kalo di TNI gak akan jadi masalah. Tidak akan terjadi polarisasi, mereka umumnya yang bintang 3 ke atas udah mapan dari sisi mentalnya gak ada masalah,” ujar dia. (yus)