by

Islam Politik dan Politik Islam

-Headline-64 views

“Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya”. Ungkapan yang terlontar dari seorang Mohammad Natsir dalam buku pijakan aktivis bertajuk “Capita Selecta” ini, nyatanya masih koheren jika melihat keganasan praktik politik identitas hari-hari ini. Makna tersirat dalam kutipan Natsir itu setidaknya telah menjawab jurang terjal pembeda antara Politik Islam dan Islam politik. Politik Islam adalah politik berlandaskan ukhuwah. Umat Islam boleh-boleh saja berpolitik. Tapi Islam sebagai entitas agama jangan sampai dijadikan alat politik. Sebuah ungkapan yang membutuhkan perenungan yang cukup dalam tentunya.

Bagi analis-analis politik, tak sulit membedakan Politik Islam dan Islam Politik. Tapi, bagi kalangan awam yang hanya ikut-ikutan berpolitik dan tak tahu peta kepentingan politik, tentu akan dibuat seperti lidi yang ditancapkan di pinggir pantai. Terombang-ambing asal ikut kemana angin bertiup. Asal belok, asal ikut, asal bicara, asal bunyi, asal teriak dan asal-asalan lainnya.

Lihat saja hari-hari ini, betapa fanatisme terhadap figuritas ulama dijadikan alat politik. Tak peduli tokoh pujaannya itu bertindak kriminil, setengah kriminil, atau benar-benar menegakkan perjuangan Islam. Gerakan membabibuta mendukung dengan beragam dalil dan kutipan-kutipan religi seakan posisinya dibenarkan Tuhan itu tentu sangat membahayakan orang-orang yang sedang mencari jati diri.

“Tuhan kok diajak kampanye?” begitulah Gus Mus pernah menyinggung kalangan politikus dan aktivis politik yang sering berucap nama Tuhan ketika tampil berorasi di atas panggung.

Satire yang diucapkan Gus Mus itu tentu semacam kritik keras bagi penumpang gelap politik berlabel Islam Politik. Orang-orang yang memanfaatkan Islam untuk berpolitik dan memperoleh kekuasaan. Atau bisa juga menggunakan Islam sebagai alat untuk menganggu kekuasaan. Kenyataan dan digma ini sedianya harus lekas-lekas diluruskan oleh akademisi-akademisi yang menyayangi Indonesia sebagai bangsa Bhineka Tunggal Ika.

Fanatisme memang merusak persatuan. Mengancam keberagaman. Kita bisa belajar banyak dari masa-masa kelam Jerman, Italia dan Jepang saat fanatisme ekstrem berlabel fasisme dijadikan landasan negara. Bentuk ideologi sayap kanan ekstrem yang merayakan bangsa atau ras sebagai komunitas organik yang melampaui semua loyalitas lainnya. Komunitas organik fasis yang dimaksud adalah komunitas yang dibuat karena keinginan akan mempunyai budaya yang spesifik dan tidak suka jika budaya tersebut terganggu. (Griffin, 2012)

Robert Paxton, seorang professor yang dianggap sebagai bapak dari studi tentang fasisme mendefinisikan fasisme sebagai “suatu bentuk praktik politik yang khas pada abad ke-20 yang membangkitkan antusiasme populer dengan teknik-teknik propaganda yang canggih untuk agenda nasionalis ekspansionis, anti-liberal, anti-sosialis, dan ekslusif yang menggunakan kekerasan” (Szalay, 2017).

Hari-hari ini Indonesia tengah menghadapi tantangan ideologi ekstrem menjurus fasisme itu. Bukan hanya pandemi virus Covid-19 yang kini menjadi pekerjaan berat awak Istana Kepresidenan di bawah Komando Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerakan fasisme ekstrem kanan juga menjadi tantangan berat bagi Jokowi, setidaknya sampai tutup masa jabatan 2024 kelak. Setelah Front Pembela Islam (FPI) dibekukan karena dicap radikal dan beberapa pentolannya digulung karena beragam kasus, nyatanya gerakan masif fanatisme ekstrem kanan masih saja mengancam kebhinekaan. Ini pekerjaan rumit karena format gerakan fasisme ekstrem kanan ini terorganisir menjadi politik identitas yang jika dibiarkan akan menajamkan polarisasi yang telah terjadi sejak Pilkada DKI beberapa waktu lalu.

Apakah rekonsiliasi akan melunakkan atau menghapus polarisasi politik yang telah terorganisir hingga akar rumput itu? Jawabannya masih absurd. Sudah terbaca dari sejarah Orde Lama dulu ketika Bung Karno membekukan sejumlah partai-partai berhaluan kanan. Itu mungkin sebabnya Pak Harto bisa berkuasa sangat lama karena benar-benar tak memberi ruang Islam Politik untuk bergerak terlalu progresif. Partai-partai dibuat satu suara mendukung pemerintah. Kalangan ekstrem kanan diemong dan diberi “mainan” agar tak menyentuh politik selama berpuluh-puluh tahun. TNI mendekatkan diri pada mereka yang berhaluan terlalu kanan agar tenang bersemedi di pondok pesantren. Dengan begitu, kalangan ekstrem kanan dan gerakannya tak membahayakan bagi keberlangsungan negara dan menjadi penyumbat bagi elite politik berhaluan kiri dan moderat. Cara Soeharto ini juga setidaknya dipakai oleh Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengambil langkah serupa yakni mempersempit ruang bagi kalangan Islam Politik dengan berbagai treatmen agar tak terlalu progresif merongrong pemerintahannya.

Presiden Jokowi terlihat mengambil langkah berbeda dengan Soeharto dan SBY. Sebagai politikus yang dibesarkan di lingkungan nasionalis, ia nampaknya tak mau menjadi bulan-bulanan dan berkompromi terlalu dalam dengan kalangan Islam Politik itu. Jokowi tentu belajar banyak dari tekanan gerakan ekstrem kanan yang menjadi-jadi saat kasus penodaan agama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) bergulir di putaran Pilkada DKI lalu. Gerakan yang jelas-jelas ditunggangi oleh Islam Politik itu telah menampar muka presiden. Tak ada jalan lain, cara kontraradikalisme ekstrem ditempuh. Kebhinekaan dan Panacasila harus tetap dijaga.

Tak perlu menawarkan ide-ide negara Islam, apalagi ideologi khilafah kepada Presiden Jokowi. Jelas ide-ide konyol itu tak cuma ditolak Jokowi dan pengikut setianya, namun juga kalangan kampus yang sudah menjadikan nafas Pancasila sebagai landasan kurikulum dan akademik. Ide-ide sesat menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah jelas bukan tujuan dan cita-cita pendiri bangsa. Baca lagi sejarah susahnya Indonesia merdeka. Baca lagi sejarah perjuangan orang-orang kiri yang dimatikan atas fitnah dan penghianatan atas nama ideologi. Kita sudah semestinya tak mempertentangkan ideologi lagi setelah merdeka. Lihat saja China yang dicap paling komunis sekali pun, mereka menanggalkan ideologinya itu. Hari-hari ini mereka menjadi negara terbuka. Tak lagi ribut soal ideologi. Rakyatnya maju-maju. Negaranya disegani Dunia. Teknologi mereka kuasai. Kita terlalu sibuk membicarakan ideologi sampai lupa otak dan perut kita masih hidup dari hutang. Ini tentu bukan kemajuan.

Sekali lagi, ucapan M Natsir itu terbukti di hari -hari ini. “Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya”. (*)

Tim Editorial,