by

Ketika Sembako Dipajak

-Opini-140 views

Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai bagi bahan kebutuhan pokok atau sembako. Dalam draft RUU PUK, seperti yang dilansir oleh kompas.com, sembako mulai dari beras hingga gula konsumsi dihapus dalam daftar barang yang dikecualikan dari pemungutan PPN.

Berita ini sangat cepat tersebar, sehingga cukup membuat masyarakat resah. Menanggapi berita ini, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan melalui akun instagram pribadinya @smindrawati pada 14 Juni 2021, bahwa pemerintah tidak akan memungut pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

Pajak akan dikenakan kepada bahan pangan impor yang biasanya menjadi konsumsi masyarakat kelas atas seperti beras basmati, beras shirataki, daging kobe, daging wagyu dan lainnya. Harga komoditas barang impor tersebut biasanya mencapai 10-15 kali lipat dari harga barang kualitas lokal di pasaran tradisional. Masih menurut penjelasan Menteri keuangan Sri Mulyani, pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan.

Dengan adanya penjelasan Menteri Keuangan tersebut, sedikit banyak cukup memberikan jawaban dari apa yang telah menjadi kekhawatiran masyarakat pada umumnya. Kekhawatiran akan isu pengenakan pajak pada barang kebutuhan pokok  ini dinilai sangatlah wajar. Isu ini sangat sensitive, karena menyangkut pemenuhan hajat hidup berupa kebutuhan makan dan minum. Pengenakan pajak pertambahan nilai pada barang kebutuhan pokok secara langsung akan memicu naiknya harga barang barang atau yang sering disebut inflasi. Secara umum, inflasi merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Berdasarkan data BPS yang dirilis pada bulan Mei kemarin, angka inflasi perkotaan Banten sebesar 0,23 persen.

Perlu diketahui, sumbangan inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,15 persen. Kelompok ini  mengalami inflasi sebesar 0,56 persen. Sama halnya dengan wilayah perkotaan, di wilayah pedesaan pun terjadi inflasi sebesar 0,76 persen. Bahkan di persedaan kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,01 persen diantara kelompok yang lain. Hal ini berarti bahwa bahwa sedikit saja harga kebutuhan makanan dan minuman bergerak baik naik ataupun turun akan sangat berpengaruh pada besarnya inflasi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Data data diatas cukup jelas menerangkan bahwa bahan makanan dan minuman atau sembako, merupakan pengeluaran sebagian besar masyarakat. Dengan demikian pemerintah perlu lebih cermat dalam mengambil setiap kebijakan terutama kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Dampak kenaikan harga terhadap kemiskinan

Inflasi atau kenaikan harga barang secara umum juga akan menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Tingginya inflasi akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan riil masyarakat. Pendapatan riil merupakan pendapatan atau sejumlah uang yang dimiliki yang dapat digunakan untuk  membeli barang. Menurunnya pendapatan riil ini akan menyebabkan orang yang sudah miskin menjadi semakin miskin, Dengan demikian jumlah orang yang miskin semakin bertambah.

Angka kemiskinan Banten yang dirilis BPS pada Februari 2021 dari  hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020 sudah mencapai 6,63 persen atau sejumlah 857,64 ribu orang. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin dibanding kondisi Maret 2020 yang sebesar 5,92 persen. Perlu diketahui, bahwa penyumbang kemiskinan terbesar berasal dari komoditi makanan terutama beras, telur ayam,ras dan daging ayam ras.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak bisa semata-mata mengandalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan langsung tunai saja. Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dibarengi dengan upaya menjaga kestabilan inflasi, khususnya inflasi kelompok makanan. Inflasi yang terjaga akan memastikan stabilitas daya beli dari rumah tangga miskin dan hampir miskin sekaligus menciptakan lingkungan ekonomi yang friendly bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan aktifitas ekonomi yang produktif.

Penulis:

Suwandari,

Statistisi Ahli Muda pada BPS Provinsi Banten.**)