by

Media Memang Harus Berani Berpihak

-Headline-34 views

Di hari-hari yang serba sulit dan penuh dengan ketidakpastian menghadapi pandemi virus Covid-19, apa dan bagaimana yang harus diperbuat oleh pekerja pers dan pengusaha media massa? Sebagai entitas bisnis dan pengawal moral, media massa sudah semestinya bisa berani untuk berpihak. Pihak mana yang harus dibela, dan pihak mana yang tak perlu diakomodir?

Media harus berani berpihak pada kebenaran dengan cita-cita mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, merawat toleransi dan menjaga keberagaman. Berpihak pada kebenaran bukan berarti mencari-cari pembenaran. Media massa juga harus berani menolak. Pers bukan tong sampah yang apa-apa dimuat. Apa-apa diberitakan.

Media harus juga berani menolak mengakomodir orang-orang yang tak suka negara ini damai, tak suka negara ini rukun, tak suka negara ini maju. Prihatin sekali jika hari-hari ini kita melihat banyak sekali media yang asal muat, asal tayang, asal laku dan asal-asalan lain yang mengarah pada perpecahan, konflik, kritik tanpa riset, kritik berlandaskan kebencian. Parahnya, media-media ini berkomplot dengan tekad dan visi yang sama: Merusak kerukunan dan perdamaian.

Sejarah media massa memang berkaitan dengan sejarah politik. Di zaman pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, media dipakai untuk corong politik. Politik melawan penjajah. Kemudian di masa revolusi, media massa mulai dikembangkan menjadi alat propaganda ideologi. Artinya, media sudah menjadi partisan demi kepentingan elektoral. Di masa orde baru, media nyaris tak berfungsi segagai social control.  Kuatnya otoritarianisme Orde Baru mengekang kebebasan pers untuk berkreasi dan mengkritik kejanggalan birokrasi. Satu-persatu media yang kritis terhadap kekuasaan diberedel.

Kehidupan pers setelah Orde Baru nyatanya juga tak sebaik yang diharapkan. Memang, kebebasan Pers di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Tanpa SIUP, tanpa sensor, Pers Indonesia tumbuh bagai jamur di musim hujan. Munculnya sejumlah lembaga yang mengatasnamakan wartawan di awal reformasi menjadi indikator yang lain atas euforia tersebut. Mudah dan murahnya melabelkan diri sebagai wartawan juga menjadi persoalan lain yang sedianya disikapi serius oleh aparatus negara. DPR bisa memperketat lewat UU. Ajak Dewan Pers untuk menyikapi persoalan pers abal-abal yang tujuannya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa tapi sebagai provokator perpecahan.

Persoalan lain yang kini dihadapi adalah dari sekitar 47.000 media nasional, meliputi 2000 media cetak, 674 media radio, 523 media televisi, 43.300 media online sebagian besar masih perlu meningkatkan kualitas SDM. Adalah tugas dari organisasi wartawan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk capacity building yang memadai. Melalui peningkatan SDM pada gilirannya pemaknaan profesionalisme akan sejalan dengan cita-cita pers sebagai pencerah negara.

Pelajaran menarik bisa dipetik dari Pilpres 2019 lalu. Di sini polarisasi terjadi, ada media yang nyata-nyata partisan, abu-abu dan media yang tetap memegang teguh profesionalisme, independen dalam  menyajikan liputan sesuai dengan fakta dan hati nurani. Rasa-rasanya agak munafik jika tak menyebut cukong-cukong media terlibat kepentingan partai. Naif sekali jika pemilik-pemilik media massa yang eksis saat ini tak berkait dengan kepentingan kekuasaan.

Media tak dilarang untuk berpihak. Dan memang semestinya media harus berpihak. Kiblat keberpihakan media haruslah berpijak pada azas dasar Pancasila, dasar negara. Namun, tak sedikit media yang getol mengingkari butir-butir nilai dalam Pancasila. Mengadu domba, kontraintelijen, menciptakan kerusuhan, menjadi corong provokasi dan yang lebih parah mengejar klik dan sensasi untuk mendulang iklan. Sudah menjadi keharusan, media-media seperti ini lekas diberedel dan dibekukan hak terbitnya. Juga, pekerja media (wartawan) yang tak sevisi dengan tujuan negara, gemar menciptakan kegaduhan dan membenci toleransi, sudah seharusnya juga dipolisikan, dipidana dan diabadikan namanya sebagai tokoh pemecah-belah bangsa.

Revisi UU Pers juga sebaiknya merevisi pembedaan berita dan hate speech yang ditampung dalam narasi berita. Jika berita yang memuat ujaran kebencian, bukan kritik akademis, juga semestinya bisa dipidana. Berita-berita sampah dengan narasi memecah-belah dan memeras juga termasuk pengingkaran tujuan dasar negara.

Tugas mulianya pers memang sejatinya mengkritik kesalahan dan menciptakan dinamika perbaikan, bukan dinamika perpecahan. Bukan menjadi perusuh, provokator atau membuat gaduh suasana negara. Wartawan dengan tingkat nasionalisme yang rendah juga berpotensi menjadi perusak persatuan. Sila ketiga dasar negara kita, Pancasila. (*)

Tim Editorial,