by

Menggugat Pengabdian Mahasiswa

-Headline-38 views

Dua hari belakangan, dunia maya dihebohkan dengan tampilan meme berbalut hashtag yang diviralkan oleh akun sosmed resmi Badan Eksekutif Mahasiswa salah satu kampus besar di Indonesia. Meme bertajuk satire dan cibiran terhadap Presiden Jokowi itu seketika membuat geger netizen di lini massa. Netizen yang tak suka pada Pemerintahan Jokowi pasti kegirangan dan mendukung nyinyiran itu. Sementara, mereka yang pro terhadap Pemerintahan Jokowi ramai-ramai memberikan pembelaan. Media massa belakangan juga akhirnya ikut terbawa mainstream editan meme itu untuk memberitakan kegaduhan ini. Miris.

Agaknya, kenaikan tren kasus positif corona yang menggila sepekan belakangan ini belum juga menampar kesadaran semua pihak untuk bahu-membahu dan saling membantu. Kegaduhan demi kegaduhan politik masih saja diciptakan. Setelah gaduh soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini kegaduhan bergeser ke garis kampus. Mahasiswa dijadikan komoditas gerakan oposisi. Aneh memang. Kondisi yang paradoks jika melihat kegelisahan ekonomi belakangan ini.

Kita seharusnya bisa melihat keberhasilan negara-negara lain yang dengan gagah dan sukses menangani corona dengan prinsip partifipatif dan kolaboratif. Masyarakat sipil penekan dan aparatur pemerintahan negara-negara tersebut kompak untuk menghentikan manuver politik selama pandemi. Tidak ada kata lain selain membantu pemerintahan agar pandemi ini lekas usai. Kembali beraktivitas normal. Sekolah dan kampus bisa kembali dibuka. Dan yang paling diidamkan adalah perekonomian kembali pulih. Pasar saham menggeliat dan tren PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa ditekan sesegera mungkin.

Optimisme untuk segera menuntaskan pandemi ini kian redup jika melihat manuver demi manuver politik dilakukan oleh oposan di Indonesia. Baik oposan yang bersifat partisan, NGO (Non-Government Organization), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) hingga mahasiswa yang diniscayakan sebagai simbol oposisi. Mainstream penekan politik pemerintahan ini terlihat semakin ekstrem dan krisis empati untuk membantu kerja-kerja berat Kabinet Jokowi-Maruf Amin untuk menuntaskan badai pandemi. Ini tentu akan menambah buruk kondisi Indonesia menghadapi pandemi yang kian menjadi.

Jika kita berpikir dengan akal dan nalar sehat, rasa-rasanya saat ini bukanlah saat yang tepat untuk mengaudit janji politik dan kinerja Presiden Jokowi. Hampir semua kepala negara di Dunia mengalami kebuntuan jalan keluar dari pandemi. Politikus-politikus kelas wahid itu tentu tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak, khususnya oposisi politik kekuasaan, agar sejenak bersama-sama menyelesaikan pandemi.

Mahasiswa yang dipercaya menjadi tonggak berdirinya demokrasi dan kampus sebagai wadah kaum intelektuil, juga kurang pas rasanya jika menggunakan momentum anjloknya pertumbuhan ekonomi saat pandemi sebagai tolok ukur kinerja Jokowi-Maruf. Semua negara toh mengalami hal yang sama. Semua negara hampir-hampir mengalami kesunyian kas negara. Krisis? sudah pasti. Resesi? Sudah pasti. Tak cuma Jokowi yang pusing memikirkan itu.

Membenturkan capaian kinerja kabinet di saat pandemi dengan target kabinet yang dipatok jauh-jauh hari sebelum pandemi? Tentu bukan cara berpikir akademikus. Jauh dari nalar riset. Mencemooh kinerja Jokowi yang tak sesuai dengan janji sebelum pandemi? Tentu ini cara berpikir yang juga jauh dari riset, data dan suasana. Cara berpikir menyalahkan seperti itu jelas bukan mental warga negara maju. Bukan nalar mahasiswa yang patut dijadikan teladan bagi masyarakat.

Sebagai kalangan akademik, sebenarnya banyak hal yang bisa diperbuat mahasiswa untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi. Galang bantuan untuk warga miskin terdampak, misalnya. Membuka lapangan kerja alternatif untuk korban PHK, misalnya. Ini tentunya bisa dilakukan dengan prinsip kolaboratif yakni meminta supervisi kementerian atau lembaga birokrasi yang memiliki anggaran belanja khusus. Mahasiswa bisa membantu dalam proses advokasi dan pendampingan distribusi bantuan itu.

Mahasiswa yang cerdas akan mencari panggung dengan cara-cara elegan dan akademik. Muncul sebagai solusi, bukan mencari-cari sensasi. Dengan cara-cara intelektual dan tidak menciptakan kegaduhan yang pada ujungnya hanya mencari sesuatu untuk menjadi viral. Bukan dengan cara receh mengolok-olok pejabat yang kita sendiri tak tahu apa yang dikerjakan pejabat kita selama 24 jam setiap harinya. Berpikir kritis bukan berarti bebas mengolok-ngolok dan menumpahkan kekecewaan dengan kebencian. Tak lucu ketika kegaduhan itu diorganisir dan sengaja diciptakan untuk merusak konsentrasi pemerintah di masa pandemi seperti sekarang. Jangan sampai label mahasiswa sebagai kalangan terdidik dan terpelajar malah dituduh masyarakat sebagai biang gaduh, biang onar dan lambe turah di masa krisis. (*)

Tim Editorial,