by

Pajak Sembako, Solusi atau Sensasi?

-Headline-38 views

Sepekan belakangan, kabar akan dikenakannya pajak untuk sejumlah item pangan (sembako) telah memantik perhatian masyarakat. Tak cuma sembako, kabarnya pendidikan dan ongkos bersalin juga bakal dipajak. Milenial akhirnya ikut menyampaikan keberatan. Riak protes terdengar di jejaring sosial media.

Belakangan, diketahui bahwa pengenaan pajak bermerk sembako ini ternyata dikhususkan untuk item produk-produk yang tergolong very high end seperti wagyu, kobe, yang per kg bisa tembus Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Produk-produk pangan tersebut adalah berbahan dasar beras. Sementara, daging yang dikonsumsi masyarakat saja hanya dipatok Rp 90 ribu per kilogram. Artinya, ada gab harga yang cukup tinggi dari masing-masing jenis pangan tersebut. Muncul asumsi, ada akal-akalan yang dimainkan produsen jajanan untuk mengelabuhi hitung-hitungan pajak.

Apa pun itu, desas-desus pengenaan pajak untuk sejumlah item sembako ini kadung viral di sosial media. Netizen yang kebanyakan adalah generasi milenial menyambut kebijakan itu dengan sinis. Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, terlihat kelabakan menjelaskan kabar pengenaan pajak baru ini di rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR RI.

Muskil, menjelaskan njelimetnya kebutuhan anggaran untuk negara bersumber dari pajak kepada publik. Tak banyak publik yang mampu memahami kebutuhan anggaran negara di masa sulit dan paceklik karena pandemi saat ini. Krisis tak cuma dihadapi negara, masyarakat golongan menengah ke bawah yang sebagian besar adalah kalangan pekerja juga kadung bingung menghadapi sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak heran jika kabar adanya pengenaan pajak ke sejumlah item sembako menjadi kabar buruk di musim pandemi. Tak banyak masyarakat yang bisa membaca arah keuangan negara. Butuh nalar dan kemampuanĀ  yang cukup.

Ini pekerjaan berat bagi Bu Sri Mulyani untuk menjelaskan ke publik. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keuangan negara kita? Semua harus dimulai dengan keterus-terangan. Berikan alasan yang logis kepada publik dengan narasi yang mudah dipahami. Tak perlu beretorika dan bernarasi dengan istilah-istilah ekonomi yang tak dipahami masyarakat. Publik sudah resah dengan meningkatnya angka PHK, ditambah takut dengan semakin ganasnya sebaran virus Covid-19. Janganlah membuat sensasi tanpa sosialisasi. Ini akan semakin menambah riak di masyarakat. (*)

Author,

Yuska Apity Aji, S.Sos, M.H