by

Pemilu 2024: Politik Identitas dan Ranggasnya Semangat Persatuan

Pelaksanaan Pemilu 2024 masih terbilang cukup lama. Jika dihitung tahun, masih ada sekitar dua setengah tahunan lebih hajatan itu akan digelar sebagaimana aturan konstitusi. Di tengah resesi ekonomi nasional dan semakin meningkatnya tren PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sejumlah perusahaan akibat tergilas pandemi Covid-19, rasa-rasanya membicarakan panasnya konstelasi politik terbilang cukup saru dan tabu. Namun apa boleh dikata, hampir semua partai nyatanya telah melakukan riset dan survei terhadap sejumlah tokoh yang akan dimainkan di Pemilu 2024 mendatang. Baik yang akan dimainkan di pilpres maupun di pileg.

Jika kita belajar dari kerasnya pertarungan politik di Pilpres 2019 lalu, sudah sedianya akademisi, pemikir, konseptor dan ilmuwan politik, mulai menyusun formula yang pas bagaimana Pilpres 2024 mendatang berjalan dengan sehat, demokratis dan tak dijejali dengan maraknya informasi fitnah dan hoaks. Jangan sampai juga, polarisasi yang berkhidmat pada politik indentitas dan menjurus perpecahan antar saudara kembali terjadi di 2024.

Kita tentu ingat bagaimana fitnah dilancarkan antar masing-masing kubu di Pilpres 2019. Fitnah yang dilancarkan itu bernuansa keyakinan dan agama. Praktik politik identitas tersebut, tentu sangat jauh dari nilai Pancasilais, dan jauh dari kesehatan demokrasi. Polarisasi yang dikemas dengan balutan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) ini tentu memiliki sebab dan pangkal persoalan.

Minimnya jumlah pasangan yang bertarung dan ranggasnya ideologi bernegara masing-masing pendukung adalah dua hal yang tak bisa dielak. Disusul dengan rekonsiliasi politik yang hanya berjalan di tingkat elite pasca pilpres. Sementara di tingkat pendukung yang berada di grassroot masih saja memanas hingga sekarang. Jika Anda tak percaya, lihat saja pusaran hashtag (tagar) di sosial media, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, terlebih Youtube.

Para pendukung mantan-mantan capres dan pegiat politik identitas di Pilpres 2019 masih saja menabuh genderang perang. Jelaga demokrasi seperti ini seharusnya disingkirkan dan tak perlu diberi ruang. Jika terus-menerus dipertahankan, jelaga itu akan menyulut kembali bara api politik sisa Pilpres 2019.

Kita bisa lihat betapa kompaknya Jokowi dan Prabowo pasca pilpres. Dua tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam dua dekade pertarungan pemilu itu kini sudah berada di satu gerbong. Menata dan mengisi tatanan negara dalam bingkai Indonesia Maju. Begitu juga dengan Sandiaga Uno, sekutu Prabowo yang kini juga mengisi tugas di bidang pariwisata. Bagi penikmat politik identitas, masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi pembantu Jokowi pastilah menjadi kabar buruk. Tak ada lagi tokoh yang dijadikan tunggangan untuk membayar kekecewaan atas kekalahan di Pilpres 2019. Akhirnya, tokoh-tokoh agama yang bersuara kritis kepada pemerintah dijadikan tameng oposisi untuk dikader menjadi oposan yang serabutan menyerang. Tak sekali dua kali, benturan serangan itu lagi-lagi menyasar persoalan SARA.

Para pegiat politik identitas itu juga nampaknya tak lelah dan berupaya tampil mencuri momentum ketika isu-isu SARA kembali mencuat. Merusak konsentrasi kerja Presiden Jokowi dalam menata dan membangun bangsa ini lima tahun kedepan. Terbaru, adalah persoalan Israel dan Palestina. Saya tak habis pikir kenapa banyak partisan dan tokoh oposan yang seakan-akan tampil menjadi Duta Besar dan Juru Bicara untuk Palestina secara dadakan. Banyak politisi dan oposan yang sejatinya membenci Jokowi, mencuri momentum dari konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun di Timur Tengah itu. Lagi-lagi, kemanusiaan dan hak asasi menjadi tameng di balik permainan politik identitas. Padahal, jika kita cermat, isu Palestina mulai ditunganggi. Diseret ke persoalan agama. Ketika konflik agama digaungkan, disitulah populisme didapat oleh politisi.

Jika kita bersedia membaca sejarah, sikap negara kita sebenarnya sudah jelas dari awal. Tak hanya di masa Pemerintahan Jokowi, bahkan sejak pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY, sikap Indonesia jelas dan tegas menolak segala bentuk penjajahan dan agresi militer. Lantas, apa yang perlu dibesar-besarkan di Indonesia jika persoalan itu sudah melibatkan elite pemimpin antar negara? Dubes Palestina untuk Indonesia sendiri beberapa hari lalu uga sudah tegas menyatakan keberatan penggunaan bendera Palestina untuk aksi-aksi demo di Indonesia. Artinya, bendera Palestina di Indonesia secara tidak langsung sudah dijadikan komoditas untuk kepentingan elektoral. Sekali lagi, kita harus cerdas melacak siapa saja yang menunggangi gaduh Palestina di Indonesia.

Hal yang sangat konyol ketika isu Palestina dihembuskan sangat kencang di Indonesia. Padahal, kondisi bangsa kita sendiri sangat terpuruk karena menghadapi pandemi. Banyak saudara kita Se-Bangsa dan Se-Tanah Air yang menunggu uluran tangan. Kesulitan makan karena menganggur tanpa penghasilan. Tak sedikit juga yang akhirnya bunuh diri karena frustasi terhimpit kredit pinjaman online (pinjol) di tengah pandemi. Ini tentu sangat ironis.

Tak hanya ramai-ramai memasang bendera Palestina di Indonesia. Penumpang gelap itu juga tak segan-segan memamerkan aksinya di jagad sosial media, galang donasi, cari sensasi, dan lagi-lagi adalah untuk mencuri simpati. Menggoreng isu seakan-akan persoalan persoalan Palestina adalah masalah berat yang mesti diprioritaskan Otoritas Indonesia yang kini warganya juga sedang dilanda kekalutan karena resesi yang tak pasti kapan pulih kembali.

Saya khawatir, isu-isu yang menjurus SARA ini akan terus dipelihara segelintir oknum politisi hingga momentum Pilpres 2024. Penikmat-penikmat politik identitas itu tentu tak berharap bangsa ini damai dalam menunaikan tugas suci lima tahunan yakni memilih pemimpin dengan cara terhormat dan demokratis sesuai konstitusi. Hanya mementingkan kemenangan tanpa memikirkan persatuan. Politik identitas dalam bentuk apapun akan menjadi catatan sejarah buruk bagi generasi penerus. Ditambah, maraknya editan foto dan meme-meme calon pemimpin negara yang diframming untuk menjatuhkan citra dan martabat. Meme-meme ini tentu menjadi jejak digital yang akan terus terekam dalam benak anak dan cucu kelak. Apakah praktik kotor demokrasi digital seperti itu akan terus dipelihara dan dipertontonkan di 2024? Mari kita renungkan baik-baik. (*)

 

Author:

Yuska Apitya Aji, S.Sos, M.H

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik. *)