by

Pengamat Politik: Framing Tempo Terhadap Prof. Hendropriyono Menyesatkan

Dua hari yang lalu, Tempo menghadirkan sebuah framing bahwa seorang Jenderal senior, yakni Prof. Dr. AM. Hendropriyono, melakukan lobi politik ke istana ihwal pergantian Panglima TNI. Tak tanggung-tanggung, Tempo mengambil judul “Lobi Mertua Calon Panglima”. Artinya framing Tempo tersebut sudah tentu diarahkan kepada dukungan Prof. Hendropriyono untuk Jenderal Andika Perkasa yang adalah menantu beliau sendiri, dan sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Dari cara pengambilan judul, sudah jelas sekali bahwa Tempo tengah berupaya membingkai sebuah peristiwa kepada opini tertentu untuk menciptakan persepsi publik. Dengan menyebutkan relasi mertua-menantu sebagai simbol kedekatan kultural, Tempo membungkus opininya menjadi seolah-lah bahwa manuver Prof. Hendropiyono untuk Jenderal Andika, adalah sesuatu yang sulit dibantah (aksioma).

Padahal, jika kita lihat secara holistik, hubungan Prof. Hendropriyono dengan istana, dalam hal ini Presiden Jokowi, bukanlah relasi yang terbatas hanya berkutat pada satu urusan. Apalagi dipersempit pada persoalan politik pergantian Panglima.

Prof. Hendropriyono adalah pendukung Presiden Jokowi dari periode pertama sampai kedua, dan bahkan pada saat Jokowi dan Ahok maju Gubernur DKI. Artinya, hubungan mereka adalah hubungan yang tak terbatas pada satu dua urusan. Bagaimana pun, Prof. Hendropriyono adalah seorang Jenderal, Guru Besar, sekaligus Politisi Senior yang nasihatnya diperlukan oleh negara, juga oleh anak bangsa secara umum. Dalam situasi nasional dan global yang fluktuatif, cuaca politik berubah-ubah, seorang Presiden tentu butuh berbagi pikiran dan pengalaman dengan seorang ia anggap mampu memberikan masukan dan pandangan.

Oleh karena itu, framing Tempo bahwa kehadiran Prof. Hendropriyono ke istana adalah dalam rangka lobi soal Panglima, rasanya terlalu sempit dan terburu-buru. Apalagi dengan sengaja dikaitkan soal relasi mertua dan menantu. Padahal jangankan menantu, putera bungsu beliau pun, Diaz Hendropriyono, sekarang tengah bekerja sebagai Staf Khusus Presiden RI. Kenapa nggak sekalian diframing beliau melakukan lobi untuk sang anak jadi menteri? Kenapa asumsinya hanya soal Panglima TNI? Apa jangan-jangan Tempo juga berpolitik?

Dalam sebuah buku yang berjudul “Media Society: Industries, Images, dan Audiences”, David Croteau dan William Hoynes menjelaskan media itu setidaknya harus punya empat karakter jika ingin terus mengedepankan kepentingan publik. Pertama keragaman, kedua inovasi, ketiga substansi, dan keeempat adalah independensi.

Keragaman mengharuskan media untuk menyajikan pendapat secara heterogen dan tidak tendensius. Jika ada satu persoalan, media diajarkan sebuah prinsip “Cover both side”, menyajikan dua sisi. Artinya tidak memihak dan menggiring opini. Inovasi dan substansi adalah soal konten, bahwa fakta dan asumsi harus kuat dan saling mendukung. Lalu independensi adalah harga diri utama eksistensi sebuah media. Media yang kehilangan independensi berarti kehilangan integritasnya di mata publik.

Alhasil, dalam menyajikan berita ihwal pertemuan Presiden dan Prof. Hendropriyono di atas, Tempo perlu melakukan evaluasi agar integritasnya tetap terjaga di mata publik. Melihat sesuatu secata holistik, dan tampil sebagai jurnalis publik yang berorientasi pada pencerahan (enlightenment). Bukan melulu pada kerja-kerja agitasi dan propaganda.

Tempo juga berlatih ulang untuk menyajikan berita secara objektif. Ini terkesan remeh, mudah, dan sepele, namun sulit dalam praktik. Artinya pandangan jurnalis tidak boleh menunjukkan tendensi suka atau tidak suka, karena dari dua hal tersebutlah kerap subjektifitas menjadi dominan. Sebagaimana sebuah syair yang pernah diutarakan oleh Muhammad bin Idris Asy Syafi’i (Imam Syafi’i):

“Wa ainur ridha ‘an kulli ‘aibin kaliilah, kamaa anna aiyas sukhti tubdil masaawiyaaa”. Pikiran positif menutup segala keburukan, sedangkan pikiran negatif menutup segala kebaikan.

Sekian.

 

Oleh: Khairi Fuady,

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta.***)