by

Percepat Move On ke LPG Non-Subsidi

-Opini-113 views

Sasaran pengguna Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Seperti yang tertulis pada tabung LPG 3 kg “hanya untuk masyarakat miskin”. Sesuai dengan pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009, LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Adapun kriteria pengguna LPG tertentu bagi konsumen rumah tangga adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di buktikan dari slip gaji, atau pengeluarannya tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Sedangkan usaha mikro dapat dirujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2020 yang dirilis pada publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2020, sebanyak 82,29 persen rumah tangga di Provinsi Banten menggunakan LPG 3 kg sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Padahal penduduk miskin di Provinsi Banten tercatat hanya sekitar 5,92 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar subsidi LPG di Provinsi Banten masih ada yang belum tepat sasaran atau bahkan masih lebih banyak “dinikmati” oleh konsumen bukan “masyarakat miskin”.

Penyediaan, pendistribusian, penentuan penerima, pengendalian, hingga pengawasan LPG bersubsidi, sebenarnya sudah diatur dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2007, namun fakta di lapangan masih belum sesuai aturan tersebut. Selama ini, mungkin masyarakat luas banyak yang belum “sadar” bahwa peruntukan LPG 3 kg adalah bagi “masyarakat miskin” dan usaha mikro. Jika dibiarkan terus berlanjut, maka hal ini sudah pasti akan membebani keuangan negara, karena kuota subsidi terus melebihi anggaran yang seharusnya. Dengan kondisi bahwa jumlah pengguna LPG 3 kg dari segmen rumah tangga di Provinsi Banten jauh melebihi jumlah rumah tangga yang berhak menggunakan LPG 3 kg, maka Provinsi Banten dapat menjadi salah satu Provinsi yang memberikan kontribusi dalam inefisiensi anggaran dari subsidi LPG 3 kg yang cukup besar.

Mengingat masa peralihan penggunaan minyak tanah ke LPG beberapa tahun silam, masa transisi LPG subsidi ke non subsidi harus lebih gencar lagi dilakukan oleh Pertamina, sehingga pengguna LPG bersubsidi akan lebih tepat sasaran. Berbagai upaya mendorong masyarakat menengah ke atas untuk beralih menggunakan LPG non subsidi masih terus dilakukan Pertamina melalui berbagai program seperti Pinky Movement, penukaran/trade in tabung Public Service Obligation (PSO) ke Non-Public Service Obligation (NPSO), diskon Refill NPSO, Bundling Promo, hingga layanan antar LPG melalui Pertamina Delivery Service. Akan tetapi, sebagian masyarakat menengah ke atas masih banyak yang belum mengetahuinya atau memang belum ingin beralih.

Berdasarkan data Susenas Maret 2020, sekitar 58,63 persen penduduk Provinsi Banten mengakses internet melalui Telepon Seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir seperti, mengakses informasi/berita, media sosial, hiburan, fasilitas finansial, informasi perbelanjaan, email, dan lain sebagainya. Artinya, lebih dari setengah penduduk Provinsi Banten sudah “melek” ilmu pengetahuan, dan penggunaan teknologi sudah lebih maju dari Provinsi lainnya di Indonesia. Maka dari itu, program-program berbasis aplikasi semestinya lebih mudah dilakukan oleh penduduk Provinsi Banten. Akan tetapi, untuk mempercepat upaya peralihan ini ada baiknya Pertamina menggandeng Pemprov Banten untuk dapat mempromosikan dan mensosialisasikan program peralihan penggunaan LPG bersubsidi ke Non Subsidi secara lebih jelas. Seperti Bright Gas, Selain tabung Bright Gas yang ternyata lebih aman dari tabung LPG, penukaran LPG 3 Kg ke Bright Gas 5,5 Kg dan LPG 12 Kg ke Bright Gas 12 Kg ternyata gratis (hanya dibebankan biaya isi ulang) dari aplikasi Pertamina Delivery Service. Begitu pula dengan program-program lainnya, penjelasan lebih rinci akan sangat membantu percepatan peralihan ke LPG Non Subsidi ini. Dikarenakan masyarakat masih belum banyak mengetahui hal tersebut, akan lebih baik jika memakai metode lama yaitu Spanduk atau Baliho di setiap SPBU, SPBE atau lokasi lainnya yang strategis. Selain itu, promosi juga bisa dilakukan melalui Iklan di TV, radio, media massa Provinsi Banten, atau media sosial yang saat ini menjadi media yang cukup efektif.

Pertamina dan Pemprov Banten diharapkan dapat bekerja sama dalam mengantisipasi dampak bagi penduduk menengah ke bawah, yaitu penduduk yang hampir miskin dan rentan miskin pengguna LPG bersubsidi ini. Karena sudah pasti sangat berpengaruh terhadap pengeluarannya, sedangkan pendapatan cenderung tetap sama bahkan menurun. Tidak menutup kemungkinan jika tidak di antisipasi, penduduk tersebut dapat jatuh menjadi penduduk miskin. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 yang hingga hari ini belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Terlihat dari hasil Susenas September 2020 penduduk miskin Provinsi Banten menjadi 6,63 persen, naik sebesar 0,71 poin persen dibanding Maret 2020. Oleh karena itu, pengawasan dan konsistensi pemerintah terhadap Permen ESDM dan Perpres dapat lebih ditingkatkan, agar upaya penerima subsidi tepat sasaran dan tepat harga tidak berdampak bagi penduduk menengah ke bawah.

Kebijakan serta aturan yang lebih ketat dapat diterapkan, disamping menunggu kesadaran masyarakat sendiri agar proses peralihan akan lebih efektif. Meningkatkan peran dan fungsi Pemprov Banten dalam hal ini sangat diperlukan. Fungsi pengawasan berjenjang dari mulai penyediaan hingga penerima subsidi harus selalu direviu bertahap dan pemutakhiran data harus up to date, mengingat fenomena penduduk miskin selalu berfluktuasi setiap tahun bahkan bisa berubah dalam sehari. Pentingnya peran ketua satuan lingkungan setempat (SLS) dalam hal ini ketua RW maupun RT juga sangat diperlukan untuk identifikasi awal. Pertamina dan Pemprov Banten juga dapat lebih banyak mensosialisasikan ke seluruh ASN, TNI, Polri lingkup Provinsi Banten bahkan hingga masyarakat Provinsi Banten secara lebih masif.

Jika pada akhirnya nanti masa peralihan ini berhasil lebih cepat, maka subsidi akan tepat sasaran dan banyak anggaran negara yang dihemat. Anggaran tersebut dapat dialihkan ke sektor lain yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi sebagian besar penduduk, seperti untuk kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan infrastruktur strategis. Sudah saatnya kita move on ke LPG Non Subsidi. (*)

 

Penulis:

Mardiah Hayati, SST

Statistisi BPS Kota Tangerang Selatan.*)