by

Wartawan Bodrek!

-Headline-86 views

Kejengkelan Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin (AMY) terhadap aksi begundal-begundal pers gadungan berlabel wartawan bodrek di sejumlah desa perlu diapresiasi segenap pegiat dunia pers. Kemarahan perempuan kelahiran Bogor, 28 Mei 1968 itu paling tidak sedikit mengobati keresahan dunia intelektual jurnalistik, setidaknya bagi mereka yang ingin menekuni profesi jurnalis profesional atau akademisi di bidang seni tulis-menulis.

Rasa muak yang ditumpahkan Teh Ade (sapaan akrabnya) tentu ada alasan. Kian banyak wartawan abal-abal yang memeras sejumlah kepala desa di wilayahnya. Sebenarnya, kenyataan ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Aksi Teh Ade ini sudah semestinya didukung semua kepala daerah di Indonesia. Pejabat jangan mau jadi “sapi perah pers abal-abal”. Jangan mau dikadalin wartawan abal-abal dengan ancaman tulisan.

Banyak pejabat berkelakar dan mengaku ketakutan lantaran diteror wartawan abal-abal dengan surat kaleng atau kabar burung yang kesahihannya bodong. Tak sedikit wartawan memeras dengan beragam modus. Menakut-nakuti narasumber dengan isu korupsi tanpa berbasis data. Atau, yang lebih parah adalah memanfaatkan data dan dokumen penyalahgunaan anggaran untuk memeras. Praktik-praktik pemerasan dengan menggunakan label pekerja media massa tentu bukanlah cita-cita pers sebagai penyambung lidah masyarakat. Pekerja pers yang memeras narasumber dengan berbagai modus tentu bisa dipidana. Jika perlu, secepatnya dilaporkan ke aparat kepolisian. Teman-teman Polri tak perlu takut dengan aksi-aksi kriminil pers abal-abal semacam itu.

Dalam dunia gelap jurnalistik, praktik suap-menyuap sebenarnya bukan lagi barang tabu. Seorang wartawan misalnya, menerima amplop karena meliput sebuah acara seremoni atau hajatan launching produk dagangan. Amplop itu dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah meliput dan diharapkan menayangkan publikasi seremoni hajatan narasumber itu. Bagi wartawan yang bergaji kecil, menerima amplop tentu dianggap sebagai penopang penghasilan. Menerima atau menolak amplop hakikatnya adalah pilihan.

Perlu diketahui, di Indonesia saat ini, banyak sekali perusahaan media yang berani mempekerjakan wartawan dengan gaji di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Konsekuensinya adalah wartawannya terpaksa menerima amplop sogokan dari narasumber yang ia kenal. Idealisme menolak amplop dari nara sumber bagi wartawan yang bergaji di bawah UMR tentu bukanlah pilihan. Tak sedikit wartawan yang menerima. Ini tentu karena keterpaksaan kondisi, gaji yang tak selaras dengan kebutuhan. Di sinilah profesionalisme tergadai.

Hanya sedikit sekali perusahaan media di Indonesia yang berani menggaji wartawannya dua kali standar UMR, atau paling tidak sedikit di atas standar UMR. Wartawan dengan gaji tinggi tentu memiliki etos dan profesionalitas kerja yang mumpuni. Jauh dari kata amplop. Jauh dari kata suap. Jauh dari kata intervensi narasumber. Dan tentu jauh dari kata mencari-cari amplop. Sayangnya, praktik jurnalisme di Indonesia sudah kepalang kumuh dengan munculnya wartawan-wartawan yang toleran terhadap amplop. Ini tak lain karena standar upah yang diberi untuk wartawan kepalang kecil. Jauh berbeda dengan standar gaji wartawan di Eropa atau Amerika. Profesi wartawan di Barat sangat elite. Untuk menyandang status wartawan amat berat. Perlu diklat khusus yang harus ditempuh ke berbagai lembaga. Mereka memiliki standar moral juga karena ada keterlibatan masyarakat dalam menggaji wartawan. Di Indonesia, ini masih sebatas mimpi.

Konsep partisipatif funding masyarakat sulit diterapkan di negara kita karena rendahnya kesadaran literasi. Dampaknya, banyak pers yang akhirnya nekat menggaji wartawannya dengan upah di bawah UMR. Bahkan, banyak media yang kelimpungan menggaji wartawannya sehingga diperbolehkan setor tulisan tak digaji dan dipersilahkan mencari order amplop lewat tulisannya. Ini jelas memprihatinkan.

Wartawan amplop dan wartawan bodrek tentu berbeda. Wartawan amplop lahir dari ketidaklayakan gaji sehingga ia (mungkin) terpaksa menerima imbalan dari narasumber atas berita. Sementara wartawan bodrek lahir dari niat jahat/kriminil (mens rea) memeras dengan dalih pengakuan sebagai wartawan, meskipun ia tak punya media atau tak pernah menulis.

Tak sulit rasanya hari ini mengaku-ngaku wartawan. Bikin identitas (ID) card dan lontang-lantung ke kantor pemerintahan dengan dalih ingin konfirmasi dan wawancara. Saking murahnya label wartawan ini, kian banyak sekali orang yang tak lulus kuliah, tak paham ilmu tulis-menulis, tak paham UU Pers, tiba-tiba nimbrung ikut konferensi pers. Ini jelas memperburuk citra dunia jurnalistik. Pekerjaan besar bagi komite etik Dewan Pers untuk memvalidasi status kewartawanan semua perusahaan pers.

Dewan Pers juga sudah semestinya memverifikasi status wartawan dengan stempel khusus. Paling tidak, ada standar pendidikan yang harus diterapkan untuk bisa dikatakan sebagai wartawan, bergelar sarjana atau menempuh pendidikan Strata-1 atau setara Diploma IV misalnya. DPR juga sudah semestinya merevisi UU Pers yang lusuh dan tak koheren dengan perkembangan pers saat ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut fenomena wartawan tanpa standar beroperasi menganggu roda birokrasi di negara ini. Alih-alih ingin menjadi penyambung lidah masyarakat, wartawan bodrek itu kian menambah berat roadmap reformasi birokrasi. Memeras, meminta, apalagi memaksa narasumber dengan dalih iklan melalui kritik dan kesalahan pejabat. (*)

Tim Editorial,