by

Pandemi: Siapa Peduli Siapa?

Penanganan wabah virus Covid-19 di Indonesia kian tak jelas juntrungannya. Hampir semua menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki tones berbeda-beda soal arah dan visi penanganan wabah virus yang kian mematikan ini. Ada menteri yang cawe-cawe kondisi membaik dan melonggarkan aktivitas. Ada juga menteri yang susah-payah memperketat protokol kesehatan. Tones berbeda ini mensyiratkan bahwa instruksi dan perintah Presiden Jokowi tak dijalankan satu pintu. Dampaknya, kondisi di daerah semakin amburadul. Banyak kepala daerah mengalami salah tafsir terhadap instruksi Pemerintah Pusat.

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berganti-ganti istilah itu faktanya tak sukses menekan laju kenaikan tren kasus positif corona di Indonesia. Fluktuasi kenaikannya justru malah semakin melejit. Angka kematian (mortalitas) pasien juga masih bertengger di atas angka 1.000 jiwa per 24 jam. Artinya, ada yang tak beres dengan penerapan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Harus ada evaluasi komprehensif, terutama soal visi regulasi dengan kenyataan di lapangan. Kekhawatiran pemerintah yang paling diyakini akademisi-akademisi kampus adalah soal ketersediaan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jika memang akan dilakukan lockdown total. Krisis anggaran menjadi alasan utama kenapa pemerintah belum berpikir untuk menutup total aktivitas masyarakat. Ditambah lagi, rong-rongan pengusaha yang kini mulai menutup usaha. Jelas, ini bukan beban ringan bagi presiden yang kini menjabat. Beban politik, beban ekonomi dan beban sosial.

Pelonggaran PPKM juga diyakini ahli-ahli medis akan semakin memperburuk situasi Indonesia. Lonjakan kenaikan kasus positif diyakini akan terus-menerus terjadi jika pengetatan mobilitas masyarakat dilonggarkan. Kerumunan dan menurunnya kesadaran menjalankan prokes berkemungkinan terjadi. Terlebih, banyak hoaks berseliweran di dunia maya. Banyak masyarakat yang tak percaya corona. Celakanya lagi, banyak juga ulama dan ahli agama yang mendeligitimasi kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah. Tentu ini juga menjadi persoalan tersendiri yang mestinya dibereskan oleh elite-elite politik.

BACA JUGA:  Masyallah...Novel Baswedan Divonis Positif Corona

Pernyataan terbaru Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini, soal power keuangan negara dalam memberi bantuan bagi warga terdampak pandemi seakan menjadi sinyal betapa sulitnya kondisi saat ini.

“Negara tak bisa terus-terusan memberikan bantuan,” ujar mantan Wali Kota Surabaya itu.

Sinyal buruk ini semestinya menyadarkan orang-orang kaya di Indonesia untuk turun tangan membantu warga yang kini mengalami kelaparan lantaran menganggur dan tak punya penghasilan. Warga dengan keterlebakangan ekonomi tentu menjerit menghadapi kenyataan pandemi sedemikian keji seperti sekarang. Diam di rumah lapar, ke luar rumah terpapar. Tentu ini bukan situasi yang baik-baik saja seperti yang berkali-kali diselorohkan Luhut Binsar Panjaitan. Sulit mengatakan jika hari ini Indonesia baik-baik saja. Terlalu naif jika tak mengatakan ini kondisi darurat.

BACA JUGA:  Jumlah Pengangguran Banten Peringkat Pertama di Indonesia

Negara sudah memberi sinyal bendera putih. Tak satu dua pejabat yang sudah muncul untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena sadar telah gagal menangani pandemi virus ini. Lantas, kemana rakyat meminta bantuan jika negara sudah angkat tangan? Ini saatnya kalangan berduit dan mampu untuk membantu. Konsep gotong-royong yang digagas Bung Karno setidaknya masih sangat relevan diterapkan hari-hari ini: panggede membantu wong cilik. (*)

Tim Editorial, 

 

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%