by

Bagaimana Jika Jokowi Tiga Periode Pimpin Indonesia?

Muncul gagasan di tengah geger pandemi Covid-19 bahwa Jokowi akan disandingkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Itu artinya, jika ide ini bisa dieksekusi, Jokowi sangat berpotensi menjabat Presiden RI untuk tiga periode hingga 2029 mendatang. Ide ini sontak mendapat riak ketidaksetujuan oleh sejumlah akademisi serta pakar politik dan ilmu hukum tata negara. Apalah artinya suara kritik tersebut. Pada akhirnya, yang menentukan aturan main perpolitikan di Tanah Air adalah elite-elite partai politik yang kini menugaskan kadernya di kursi DPR RI.

Gagasan dan ide Jokowi menjabat tiga periode memimpin Indonesia itu sebenarnya bukan tanpa sambutan positif. Ramai-ramai publik menolak, justru banyak elite parpol menggaungkan amandemen Undang Undang Dasar (UUD). Dalam Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu, tak segan-segan Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan setuju adanya rencana merevisi UUD. Persetujuan Ketua MPR RI itu menjadi sinyal bahwa gagasan agar Jokowi bisa melenggang kembali di Pilpres 2024 benar-benar digalang dari sekarang. Terlebih, beberapa hari belakangan, ketua-ketua parpol juga telah dipertemukan Presiden Jokowi. Dengan bertambahnya PAN ke dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju, berarti dukungan legislative power untuk melakukan amandemen UUD kian quorum tanpa melibatkan power oposition dari Demokrat dan PKS di parlemen.

Pertanyaan yang menggema dari segenap peneliti dan akademisi politik di Tanah Air saat ini adalah jika benar Jokowi akan menjabat tiga periode, akankah stabilitas politik nasional dan ekonomi akan membaik untuk kurun waktu hingga 2029 mendatang? Jawabannya tentu bisa dianalisis dari pemilihan format kabinetnya kelak. Toh, siapapun presidennya kelak, mau Jokowi atau siapa pun, jika mode dan pemilihan menteri pengisi kursi kabinet masih didominasi oligarki partai dan bukan kalangan pemikir pekerja, arah pemulihan kondisi Indonesia dari keterpurukan pandemi Covid-19 is going nowhere (jalan di tempat).

BACA JUGA:  WHO Puji Penanganan Covid-19 di Indonesia, DPR Puji Jokowi Cs

Harapan besar masyarakat Indonesia saat ini adalah pandemi segera usai, ekonomi domestik mulai dari UMKM hingga industri manufaktur kembali berjalan normal. Jokowi perlu sosok-sosok baru yang memiliki daya gedor dan dobrak untuk memecah kebuntuan di tengah krisis pandemi. Ibarat ilmu sepak bola, jika permainan sudah mengalami kebuntuan gol, sudah sepantasnya pelatih melakukan pergantian pemain. Tak peduli pemain itu adalah kesayangan pelatih atau bukan. Posisi gelandang serang dan striker menjadi penentu dalam sebuah permainan itu karena dua posisi penting ini yang menjadi tinktank dan eksekutor dalam menciptakan gol serta mengubah wajah permainan. Terlebih, sudah banyak suporter berteriak agar pelatih secepatnya mengganti pemain kunci tersebut.

BACA JUGA:  Usut Penyerangan Mapolsek Ciracas dan Pasar Rebo, TNI-Polri Sepakat Bentuk...

Bendera Putih Bukan Merah Putih 

Pernyataan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto bahwa ekonomi Indonesia mengalami kenaikan 7% beberapa waktu lalu nampaknya tak relevan jika melihat fakta empiris di lapangan. Nyatanya, banyak pengusaha gulung tikar, banyak buruh kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), aksi frustasi berujung bunuh diri akibat kebuntuan ekonomi juga kian marak terjadi. Sulit rasanya mengatakan kalau kondisi ekonomi Indonesia hari-hari ini membaik seperti apa yang dikatakan Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi sebaiknya juga mengkroscek langsung kondisi di lapangan. Perlu skeptis dalam menerima laporan dari masing-masing menteri. Jangan sampai apa yang dilaporkan menteri, berbeda 180 derajat dari kondisi empiris di lapangan. Sebagai contoh adalah banyak pengusaha kecil mengibarkan bendera putih sebagai tanda pasrah dan menyerah dengan keadaan. Padahal, 17 Agustus 2021 adalah hari yang begitu khidmat disambut segenap rakyat seluruh penjuru Tanah Air. Alih-alih semarak mengibarkan merah putih, malahan banyak kalangan pengusaha kecil beramai-ramai mengibarkan bendera putih sebagai bentuk kepasrahan kondisi bangsa yang tergilas pandemi. Ini tentu bukan potret membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia seperti apa yang digembar-gemborkan Airlangga Hartarto. Contoh lain yang lebih  menyedihkan adalah masih adanya praktik potong-memotong duit bantuan sosial (bansos). Mental aparat di tingkat bawah belum menampakkan keprihatinan seperti apa yang diharapkan Presiden Jokowi, yakni sense of crisis. (*)

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Bilang Ekonomi Dua Wilayah ini Minus Parah...

 

Tim Editorial, 

Yuska.

 

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%