by

Kritik Keras Bamsoet Soal Ketergantungan Impor Pangan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti ketergantungan impor pangan dan kesehatan sebagai bagian dari sektor yang harus dibenahi Indonesia pada usia ke-76 dalam rangka melihat perspektif kemerdekaan secara lebih luas.

“Menurut perspektif kemerdekaan dari ketergantungan, harus diakui ada sektor penting di mana tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih cukup tinggi,” kata Bambang Soesatyo dalam dialog publik bertajuk “Refleksi 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Sudahkah Kita Merdeka?” yang digelar Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta secara virtual, Sabtu (21/8/2021).

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, lantas merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa pada periode Januari 2021 hingga Juni 2021 atau sepanjang semester I tahun 2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga Rp88,21 triliun.

BACA JUGA:  Refly Harun Bicara Soal Pendongkelan Jokowi, Begini Katanya...

Selain itu, mantan Ketua DPR RI tersebut memberikan contoh lain, yakni angka ketergantungan terhadap produk impor di bidang kesehatan mencapai 90 persen, dengan menurut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro yang masih menjabat saat itu mengungkapkan hal tersebut pada bulan Mei 2020.

Sektor pangan dan kesehatan adalah sektor vital, bukan hanya karena menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi tetapi juga karena sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain, apalagi pada masa pandemi, ujar Bamsoet.

Selain aspek pangan dan kesehatan, dia mencermati sektor lain, yaitu pendidikan yang mana dalam memaknai kemerdekaan harus dilihat dari tujuan dibentuknya pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BACA JUGA:  Nah, ini Mantap! MPR Minta Polri Usut Dugaan Sabotase Dokumen Terkait Kebakaran Gedung Kejagung

Bamsoet menyebutkan survei Programme for International Student Assessment mengenai kemampuan pelajar Indonesia pada bulan Desember 2019, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara, masih tertinggal jauh dari Malaysia di urutan ke-56 atau Singapura di urutan ke-2.

“Kondisi tersebut cukup kontradiktif, mengingat konstitusi telah memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujarnya.

Hasilnya masih belum memuaskan dan menyiratkan bahwa persoalan sesungguhnya tidak terletak pada dukungan anggaran, tetapi pada peningkatan kualitas pengajar, penyempurnaan sistem pendidikan, dan pembenahan lembaga pendidikan, jelas Bamsoet. (yus)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%