by

SBY dan Jokowi Harus Bergandengan

Pandemi Covid-19 ternyata tak menyurutkan panasnya konstelasi politik di Indonesia. Partai-partai politik masih saja menyibukkan kepentingan untuk mendongkrak elektabilitas. Baru-baru ini, Survei Institute for Democracy dan Strategic (Indostrategic) menyebut elektabilitas dua partai di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguat. Elektabilitas dua partai itu bahkan mengungguli parpol yang saat ini masuk dalam barisan koalisi.

Partai Demokrat berada di urutan ketiga yaitu 8,9 persen diikuti PKS. Posisi puncak masih ditempati PDIP dengan 18,5 persen disusul Partai Gerindra di posisi kedua dengan perolehan 11,5 persen suara.

Pada Pemilu 2019, Partai Demokrat hanya berada di posisi ketujuh dengan perolehan 7,77 persen suara. Sementara PKS lebih baik yakni 8,21 persen di posisi keenam. Jika hasil survei ini kelak terbukti, Demokrat dan PKS akan menggeser posisi tiga parpol koalisi yakni Golkar, PKB dan Nasdem di posisi 3,4 dan 5.

Berdasarkan hasil survei Indostrategic, elektabilitas partai Golkar hanya 6,9 persen, diikuti PKB pada urutan keenam dengan perolehan suara 5,5 persen, Nasdem 3,1 persen. Survei tersebut dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling terhadap 2.400 responden dari 34 provinsi. Margin of error survei ini sebesar 2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

BACA JUGA:  Pesan Khusus Presiden Jokowi Ketika Kenakan Pakaian Adat Lampung di HUT Kemerdekaan RI

Jika mencermati hasil survei tersebut, bisa diyakini banyak masyarakat yang kecewa terhadap kinerja Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju garapan Jokowi dan Maruf Amin. Kekecewaan ini bukan semata karena kualitas menterinya yang jauh dari idealisme kapasitas. Tapi, kondisi pandemi juga harus diakui menjadi musabab kenapa kepercayaan dan kepuasaan terhadap kinerja Kabinet Jokowi-Maruf menurun. Dampaknya, masyarakat berbelok mengkritik dan mengikuti mainstream politik oposisi. Bukan kabar baru jika banyak mantan-mantan pendukung Jokowi-Maruf yang hari ini berbelok mengkritik dan berbalik menjadi oposisi.

Kritik di berbagai sendi dan sindiran keras yang acap dilontarkan sejumlah politisi Demokrat, baik dilancarkan melalui media massa atau sosial media, tentu bukan tanpa instruksi. Kritik tersebut tentu terorganisir. Terlepas apakah itu inisiatif pribadi politisi Demokrat ataupun diinstruksikan majelis tinggi atau ketua umum, faktanya kritik itu dilancarkan secara massif dengan tones yang nyaris sama. Khususnya soal kebijakan PPKM Darurat yang ditempuh Presiden Jokowi.

Di tengah panasnya kritik yang dilancarkan kader-kader Demokrat terhadap kinerja Kabinet Jokowi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sontak muncul melalui sosial media twitter. SBY mendoakan agar Pemerintahan Jokowi bisa menangani pandemi Covid-19 dengan jalan terbaik. Kemunculan SBY ini tentu menjadi bahasa politik yang bercabang jika ditafsirkan. Bisa bernilai positif. Bisa juga bernilai negatif.

Positifnya, SBY memberi dukungan penuh terhadap jerih payah Presiden Jokowi dalam menangani pandemi yang sudah berjalan 1,5 tahun ini. Negatifnya, doa tersebut menguatkan bukti bahwa Presiden Jokowi gagal membendung pandemi sehingga hanya kekuatan doa yang bisa menyelamatkan Indonesia. Banyak masyarakat berharap pandemi segera usai. Doa SBY yang memberi dukungan dan penguatan semangat terhadap kinerja pemerintah sedianya bisa dibuktikan dengan tindakan nyata yakni mengerahkan kader-kader Demokrat untuk mengerem sementara kritik, nyiyiran dan cibiran terhadap Presiden Jokowi beserta pembantu-pembantunya. Paling tidak, hingga pandemi ini rampung. Situasi yang serba sulit seperti sekarang, tak bijak rasanya jika terlalu berlebihan menyalahkan pemerintah.

Sudah saatnya semua tokoh bangsa, khususnya mantan Presiden RI SBY muncul, bertukar pikiran dan bergandengan dengan Presiden Jokowi untuk membantu menangani pandemi virus keparat ini. Sudah saatnya juga tensi politik diredam. Sudah ribuan nyawa saudara kita melayang gara-gara pandemi. Negara benar-benar membutuhkan empati dan kepedulian kita bersama. Gotong royong. Saling bantu. Saling memberi jika merasa mampu. Jangan apa-apa dipolitisir. Jangan juga pandemi menjadi akomodasi politik untuk mengerek elektabilitas dengan memompa kebencian terhadap pemerintah. Cara-cara politik kotor seperti itu akan memperkeruh keadaan dan membuat gaduh persoalan hingga menambah masyarakat semakin frustasi dan bersikap antipolitik dan antipartai. (*)

Tim Editorial, 

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%