by

Jika Jokowi Tak Segera Rombak Komisaris dan Direksi, BUMN Akan Jadi Sarang Taliban

-Headline-185 views

Penangkapan demi penangkapan teroris yang dilakukan personil Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri harus diapresiasi seluruh pihak. Kerja-kerja deradikalisasi dengan cara ekstrem kontraintelijen asing ini sedianya juga harus ditindaklanjuti dengan serius oleh Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Fenomena banyaknya pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengekor pada paham radikalisme menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Ada indikasi pembiaran yang dilakukan di internal BUMN. Direksi sebagai leader program dan komisaris sebagai pengawas tak becus kerja baik. Alhasil, banyak pegawai mengumbar birahi teror dengan memeluk ajaran radikalisme asing yang jelas-jelas sangat jauh dari Pancasila.

Jika perlu, adakan tes ulang menyeluruh. Tak hanya bagi pegawai dari berbagai level. Direksi dan komisaris BUMN sebaiknya juga diblejeti (dikuliti) ulang paham dan ideologinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses melakukan itu. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar tanpa ada lobi-lobi. Semua dijalankan dengan murni tanpa embel-embel titipan. Alhasil, banyak pegawai yang ternyata memang tak pro terhadap Pancasila. BUMN harus belajar banyak dari gerakan sapu bersih ideologi yang dilakukan KPK.

BACA JUGA:  Nunung Srimulat Pasrah dengan 3 Pasal Dakwaan Jaksa

Jangan-jangan, BUMN sebenarnya memang lebih bobrok dari kondisi internal KPK belakangan. Buktinya, banyak pegawai yang ditangkap Densus 88. Ini membuktikan merit sistem dan pembinaan ideologi dasar negara tak berjalan bagus di BUMN. Program doktrinasi nasionalisme kebangsaan mangkrak di tubuh BUMN. Publik sebenarnya sudah capek jika membahas bobrok dan borok-borok BUMN. Mulai dari julukan sarang koruptor hingga perusahaan titipan timses. Jangan sampai visi utama Presiden Jokowi untuk melakukan deradikalisasi justru dihalangi oleh keberadaan BUMN. Jangan sampai ada julukan baru bahwa BUMN memang jadi sarang teroris Taliban.

Tak sulit sebenarnya membersihkan BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir tinggal menerbitkan aturan TWK ulang. Melalui tes ini akan terlihat, mana direksi, komisaris dan pegawai BUMN yang tak pro pada agenda dan visi Pancasila. Jika Erick tak bergerak cepat, BUMN benar-benar kian tambah rusak. Tak hanya rusak dalam sistemasi birokrasinya. Namun, yang paling fatal adalah BUMN bisa jadi donatur proyek-proyek teror di negeri ini. Segera tindaklanjuti masalah serius ini. (*)

BACA JUGA:  Ini Anjuran MUI Terkait Salat Idul Fitri Tahun ini...

 

Head of Editorial,

Yuska

Happy
Happy
%
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.