by

Over Kapasitas Lapas di Indonesia Harus Segera Dibenahi

-Nasional-14 views

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan setidaknya ada tiga permasalahan berdasarkan teori sistem yang harus diselesaikan untuk mengatasi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, termasuk terkait over kapasitas yang terjadi di beberapa lapas di Indonesia.

“Ada 3 hal untuk menyelesaikan, regulasi atau substansi hukum, struktur hukum kelembagaan lapas dan budaya hukumnya,” ungkapnya dalam Forum Legislasi dengan tema “Over Kapasitas Lapas, RUU Pemasyarakatan Dibutuhkan” di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut menilai, penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih belum murni dan konsekuen. Misalnya dalam penegakan hukum kasus narkotika, Arsul mengungkapkan hampir 50 persen penghuni lapas saat ini adalah terpidana kasus narkoba yakni penyalahguna murni yang bukan pengedar, apalagi bandar.

BACA JUGA:  Sudah Saatnya Tangerang Raya Terapkan Pengetatan PSBB...

“Undang-Undang Narkotika sudah tegas menyatakan bahwa pengguna atau penyalahgunaan guna murni diproses hukum tetapi ujungnya adalah rehabilitasi, tapi penegak hukum belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten, apalagi di daerah. Inilah sebetulnya sumber utama, kasus narkotika, jika ini ditegakkan, over-capacity akan sangat banyak bisa dikurangi,” imbuhnya.

Untuk itu, penegakan hukum di Indonesia menurutnya perlu dibenahi, salah satunya dalam penegakan hukum kasus narkotika. “Maka di revisi undang-undang narkotika bertekad ini harus diselesaikan. Kami di Komisi III baik oposisi maupun koalisi sepakat soal penegakan hukum yg murni dan konsekuen,” tambah Arsul.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan bahwa RUU Pemasyarakatan (RUU PAS) nantinya penting disusun untuk meletakkan prinsip mandela rules. Yakni untuk mengatur standar minimal peraturan tentang dasar-dasar perlakuan terhadap narapidana.

BACA JUGA:  Komisi VIII Dukung Transformasi IAIN Cirebon Menjadi UIN

“Nah itu kita adopsi prinsip-prinsip Mandela Rules itu, kemudian fungsi pemasyarakatan itu memang tempat orang menjalani hukuman, tetapi di sana ada pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan,” tambah legislator dapil Jawa Tengah X ini. (Dimas)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
%

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.