by

Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Kenapa Ributnya Dibuang ke Jokowi?

Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan gara-gara dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai prasyarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bola liar digelindingkan segelintir elite partai sebagai komoditas politik. Persoalan ini hakikinya sudah diputus di lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), TWK sah secara konstitusional untuk dilaksanakan. Artinya, apa pun hasil dari TWK itu adalah fakta akademis yang dijadikan acuan alih status kepegawaian. Jika tak memenuhi grading dan standar nilai yang ditentukan, sudah barang tentu ia tak lolos menjadi ASN. Lantas, kenapa TWK kemudian masih saja diributkan?

Ribut-ribut soal TWK ini jelas sudah tak sehat jika dianalisis dari mata ketatanegaraan dan akademik. Sudah jadi mainan politik oposisi yang tak menyukai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Juga ditunggangi kalangan aktivis yang menginginkan kegaduhan di republik ini. Buktinya, begitu MK dan MA memutuskan gugatan para pegawai, masih saja ada oknum yang berupaya membolak-balikan fakta hukum. Mencari celah aturan agar persoalan ini dilempar ke Istana Kepresidenan. Jelas prespektif berhukum yang sangat partisan dan keliru. Presiden Jokowi yang tak tahu-menahu persoalan, tiba-tiba ditampar dan dijadikan objek kesalahan.

Sejak Firli Bahuri memimpin KPK, desas-desus adanya ketidaksukaan sejumlah elite internal memang terdengar ke luar. Firli tentu tak salah. Sebagai pemimpin yang dilantik dan dipilih berdasarkan fit and proper test yang ketat di DPR dan kemudian dilantik Presiden Jokowi, suka tidak suka Firli adalah pemimpin KPK hari ini. Ia memiliki hak prerogatif untuk melakukan reformasi ataupun perubahan di dalam internal. Dalam kacamata hukum ketatanegaraan, Firli juga memiliki wewenang penuh untuk memutasi pegawai di dalam KPK. Dan sebagai bawahan atau anak buah, deputi hingga direktur juga sudah sewajibnya mengikuti aturan main kelembagaan yang dibuat komisioner dengan pertimbangan dewan pengawas (dewas). Karena pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial, kebijakan pengubahalihan status pegawai ini sudah menjadi putusan semua komisioner dan dewas, tak hanya Firli Bahuri seorang.

BACA JUGA:  Inilah Foto Resmi Jokowi-Maruf, Pake Jas Formal...

Lalu, kenapa gaduh TWK dilempar ke Jokowi? Bagi pengamat politik atau akademisi, tak sulit membaca arah kepentingan keributan ini. Tentu ada yang mempola permainan ini agar lari ke persoalan politik. Bola liar dibawa ke Istana. Kemudian diciptakan narasi seakan-akan Jokowi tak pro terhadap pemberantasan korupsi. Aneh. Lucu. Dan juga ngawur.

Jika kita mengacu pada undang-undang tentang KPK terbaru yakni  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Lebih efektif dan efisien di sini tentu sifatnya menguatkan, memberi supervisi. Tak bisa bergerak serabutan tanpa koordinasi kelembagaan. KPK juga harus bisa bercermin dari UU tersebut bahwa hari ini ia berstatus lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Ingatkan 3 Hal Penting untuk Dunia Internasional Terkait Pandemi Covid-19

Kesepakatan adanya alih fungsi pegawai menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) tentu sudah sesuai dengan UU 19/2019 karena jika dilihat dari kedudukan kelembagaan, KPK berada dalam rumpun eksekutif. Ada pun TWK adalah persyaratan wajib yang harus ditempuh seorang pegawai non-ASN untuk bisa diangkat menjadi ASN. Ini pun berlaku dalam pelaksanaan seleksi CPNS dari tahun ke tahun baik untuk formasi umum maupun honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun lamanya. Tak ada yang salah.

Lantas, kenapa pegawai yang tak lolos TWK kemudian membuat gaduh dan melempar persoalan ini ke Presiden? Bagaimana dengan nasib pegawai honorer atau peserta tes yang tak lulus TWK dalam Seleksi CPNS tahun demi tahun? Mereka tak protes. Mereka legowo menerima hasil seleksi. Jika tak lolos, berarti memang otak dan kemampuannya tak sesuai passing grade. Jangan juga berpikiran seakan-akan nyawa pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bergantung dari nasib 56 pegawai KPK yang diberhentikan tersebut. Ini pemahaman yang sangat keliru. Akademisi harus meluruskan.

BACA JUGA:  Kejagung Keren Banget, Penembak Pengawal Rizieq Shihab Memang Tak Perlu Ditahan

Sudah seharusnya hidup bertatanegara memahami aturan. Tak bisa semua dipolitisasi. Akan kacau balau negara kalau semua persoalan dipolitisasi. Semua gaduh dilempar ke Presiden padahal persoalan sudah diputus di peradilan. Melakukan gerakan represif (menekan) Presiden agar menuruti kemauan dengan cara-cara politik. Ini pemahaman kenegaraan yang sangat keliru. Tak patut dijadikan bahan perkuliahan di perguruan tinggi. (*)

 

Head of Editorial,

Yuska.

Happy
Happy
43 %
Sad
Sad
14 %
Excited
Excited
14 %
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
14 %
Surprise
Surprise
14 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.