by

Bagaimana Aturan Hukum Kendaraan Diambil Paksa Debt Collector Gegara Nunggak Cicilan?

Contoh kasus fidusia yaitu pembelian motor atau mobil secara kredit melalui leasing atau lemabaga keuangan (pinjaman), dan sebagai debitur melakukan cicilan atau pembayaran ke leasing tersebut sesuai perjanjian yang berlaku.

Akan tetapi karena suatu hal maka debitur tidak dapat membayar cicilanya atau menunggak cicilan selama beberapa bulan. Maka kira-kira hukum seperti apa yang berlaku?

Dalam keputusanya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa perusahaan permberi kredit atau leasing tidak dapat mengeksekusi jaminan fidusia atau kendaraan yang dijadikan jaminan atau agunan secara sepihak.

Dalam putusan MK yang tertuang pada Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 januari 2020 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri untuk bisa menarik atau mengeksekusi barang jaminan fidusia.

BACA JUGA:  Jangan Remehkan Uang Koin, Belajarlah dari Pria ini...

Dari ulasan diatas sudah jelas bahwa seorang debt collector tidak boleh menarik atau mengeksekusi barang jaminan atau agunan fidusia secara sepihak, misalnya menarik agunan seperti kendaraan bermotor dijalanan raya dengan alasan yang bersangkutan menunggak atau belum membayar cicilan.

Karena masih sering terjadi pada masyarakat kita yang mereka adalah debitur menunggak cicilan, kemudian dijalan raya dihadang segerombolan orang berpakain preman meminta secara paksa kendaran yang dianggap sebagai jaminan atau agunan fidusia, alih – alih menyelesaikan masalah tapi malah terlihat seperti seorang yang merampas di khalayak ramai.

Karena hal tersebut masuk dalam ranah perampasan atau perampokan, jadi hal tersebut bisa dilaporkan ke kepolisian dengan pasal 365 KUHP tentang perampasan atau perampokan.
Dengan demikian saya rasa semua masalah ada penyelesaianya, apabila masyarakat terkait mau patuh dan melaksanakan segala sesuatu sesuai hukum yang berlaku.

BACA JUGA:  Dua Komplotan Begal Motor Diciduk, Modusnya Nyamar Jadi Debt Collector!

Hal tersebut jelas tidak dibenarkan, karena seharusnya perusahaan peminjaman uang atau kreditur harus mengajukan eksekusi barang ke pengadilan, dan kalupun sudah disetujui oleh pengadilan maka hal yang harus dilakukan kreditur adalah mengeksekusi atau mencabut barang jaminan fidusia dirumah yang bersangkutan dengan didampingi lembaga hukum yaitu polisi agar tidak terjadi kesalah fahaman didalam masyarakat.

Hanya saja masyarakat kita masih banyak yang buta akan pengetahuan hukum, dan salah satunya dalam kasus hukum fidusia ini, dan masih sering terjadi main hakim sendiri dan kekerasan yang pada akhirnya hal tersebut dapat menjadi sebuah tindak hukum pidana. (*)

 

Penulis:

Rozak Kuniawan, Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) Tangsel. **)

BACA JUGA:  Jokowi Rombak Kabinet, Menkominfo dan Para Menteri Terpental
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
100 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.