by

BKN Bisa Batalkan Rekrutmen CPNS 2021 yang Terbukti Bobrok!

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 terbukti banyak kecurangan. Bukti-bukti kecurangan ini tidak saja di satu titik lokasi (tilok) pelaksanaan tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD). Ratusan peserta tes di dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Lampung terbukti nakal dan menyeleweng. Melakukan kecurangan dengan modus gaya baru yakni remote access. Konon, modus haram para pejuang Nomor Induk Pegawai (NIP) ini dilakukan dengan melibatkan ‘orang dalam’. Peserta nakal ini tak perlu pusing mengerjakan soal karena mesin akan bekerja otomatis memilih jawaban yang benar. Praktik haram. Kotor.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah semestinya mengikuti maklumat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Membatalkan seluruh proses rekrutmen CPNS Tahun Anggaran (TA) 2021 atau mengulang secara menyeluruh. Dengan solusi, kembali dilakukan rekrutmen CPNS TA 2022 dengan perbaikan total sistem pelaksanaan. Solusi yang ditawarkan Politikus PDIP, Junimart Girsang, ini tentu sangat baik dan disambut bahagia oleh seluruh peserta seleksi CPNS yang merasa dirugikan karena dugaan dan prasangka buruk terhadap peserta yang lolos SKD.

BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah semestinya segera berkonsolidasi untuk membatalkan proses rekrutmen CPNS TA 2021 yang terbukti tak bersih. Bahkan kotor dan terbukti manipulatif. Prasangka negatif dari jutaan peserta yang tak lolos SKD tentu harus dimaklum adanya. Terlebih, bagi para peserta yang sudah mati-matian belajar dan mengikuti bimbingan belajar (bimbel) yang sejatinya mengeluarkan pikiran dan uang. Mereka sangat dirugikan secara materi dan imateriil.

BACA JUGA:  Ekonomi Indonesia saat Covid 19

Apakah memungkinkan SKD CPNS 2021 diulang menyeluruh? Jawabannya, tentu sangat mungkin. Negara sejatinya tak mengeluarkan anggaran besar untuk melakukan rekrutmen ini. Toh, biaya swab dan antigen peserta juga ditanggung secara mandiri. Bahkan, negara juga tak merogoh kocek sepeser pun untuk para peserta yang jumlahnya jutaan itu. Uang transport atau ongkos makan para peserta juga menjadi tanggungan mandiri. Artinya, tak cukup kuat alasan Pemerintah untuk tidak menggelar ulang SKD jika korelasinya adalah persoalan anggaran belanja.

Banyak peserta yang akhirnya berpandangan bahwa keinginan dan tekad Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi birokrasi di Indonesia hanya omong kosong. Jargon BKN dan Kemenpan-RB untuk menciptakan birokrasi yang bersih juga bakal dianggap pepesan kosong oleh generasi milenial di Indonesia. Kecurangan ratusan peserta yang nyata-nyata terbukti di dua tilok (Sulsel dan Lampung) tak menutup kemungkinan terjadi juga di seluruh tilok. Kepercayaan masyarakat terhadap rekrutmen CPNS kian pudar jika rekrutmen tetap dipaksa untuk dilanjut. Ini adalah pertaruhan besar citra birokrasi di Indonesia ke depan. Jika tetap dilanjut, birokrasi di Indonesia akan kian ranggas tanpa martabat! (*)

BACA JUGA:  Belajar Bernegara dari Grup WA

 

Head of Editorial Banten Today, 

Yuska Apitya Aji, S.Sos., M.H.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.