by

Endemi Teroris di Lembaga Negara: Angkat Topi untuk Densus 88!

Gerakan bersih-bersih ideologi dan manifesto teror yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri beberapa hari ini, patut diacungi jempol oleh semua kalangan, wabil khusus akademisi dan pegiat dunia intelijen di Tanah Air. Terorisme nampaknya masih menjadi musuh besar bagi negara kita dalam menjaga kemurnian ideologi Pancasila.

Utopisme pendirian negara Islam di Indonesia oleh segelintir oknum, khususnya para penikmat politik identitas sudah sedianya harus dinetralisir. Bagaimana pun, Indonesia sebagai negara heterokultur dan heteroreligi tak akan mungkin menjadi negara Islam seperti apa yang dicita-citakan para pemuja ideologi Khilafah. Mimpi mendirikan negara Islam Indonesia adalah cita-cita kaum fanatik yang tak paham sejarah bernegara.

Kembali ke soal pembersihan manifestonya. Yang bikin kaget adalah banyaknya pentolan lembaga negara yang terlibat sebagai tokoh di belakang layar terorisme ini. Yang terbaru adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zain An-Najah.

BACA JUGA:  DPR Minta Polisi Nakal 'Dijewer' Keras!

Ini jelas bukan persoalan ringan. Mengingat, fungsionalitas dan eksistensi MUI sejauh ini dianggap publik sebagai kiblat dalam berkehidupan dan beragama di Indonesia. Jika MUI sudah terafiliasi dengan paham terorisme dan radikalisme, tentu yang terjadi adalah mazhab bernegara kita melenceng dari cita-cita Pancasila.

Jika melihat dari perjalananya, tak hanya MUI saja yang terpapar radikalisme dan terorisme. Institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tak kalah bobroknya. Ada indikasi banyak komisaris dan direksi BUMN yang terpapar ideologi yang berseberangan dengan cita-cita Pancasila. Ini butuh langkah extraordinary untuk melakukan gerakan kontraintelijen. Tak cukup Densus 88 saja yang harus bertanggungjawab soal ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga semestinya tampil di garda depan untuk melakukan langkah-langkah deradikalisasi.

BACA JUGA:  Polsek Curug Tangsel Ciduk 6 Abege Massa Aksi Reuni 212

Jika perlu, BNPT melakukan MoU (Memmorandum of Understanding) dengan seluruh lembaga negara untuk membentuk satgas atau unit khusus pencegahan dan penanganan radikalisme di tingkat internal kelembagaan. Jadi, dari MoU ini kita bisa mengidentifikasi, lembaga negara mana saja yang menjadi zona merah penyebaran ideologi radikal. Jangan sampai, gejala penyebaran ideologi kontranasionalisme kebangsaan ini didiamkan berlarut-larut hingga menjadi endemi benih teroris yang tak karuan. (*)

 

Head of Editorial,

Yuska Apitya Aji, S.Sos, MH.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
50 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.