by

Mengembalikan Supremasi Positivistik Hukum Indonesia

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, bahasa, agama dan budaya yang berda-beda. Dari segi geografis, dilintasi garis khatulistiwa terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi 270.203.917 jiwa pada tahun 2020.  Negara Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, setiap individu memiliki kebiasaan dan karakter yang berbeda. Tidak jarang terjadi sebuah perkelahian, pelecehan, tindak pidana korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Lingkungan sosial sangat berpengaruh untuk mewujudkan persatuan serta kedamaian antar sesama. Dalam hal ini tentu saja barang siapa yang melanggar harus dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Oleh karenanya hukum dibutuhkan sebagai aturan tertulis dan tidak tertulis.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya adalah dalam kehidupan bernegara selalu berdasarkan kepada hukum. Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi dibuat dengan tujuan memerintah, mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum bersifat memaksa.

Aristoteles berpendapat hukum tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat memautkan dan berlaku pada masyarakat saja, akan tetapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara wajib mematuhi hukum serta aturan yang berlaku tanpa terkecuali. Melihat letak dan peran hukum yang sangat penting, harapan setiap masyarakat tidak luput dari bayangan keadilan. Langkah awal demi tercapainya supremasi sebuah hukum tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan tentunya sangat banyak ditentukan oleh para penegak hukum.

Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambi yang tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua, September Tahun 2020 lalu mengingatkan kita pada perkataan anak pendeta Yeremia, Rode Zanambani yang menolak proses perkara digelar di pengadilan militer yang diduga ada keterlibatan anggota TNI, “karena kami tidak meyakini peradilan militer dapat mengungkap kebenaran dan menghukum pelaku sesuai perbuatannya serta memberikan keadilan bagi kami” ucap Rode Zanambani. Dalam hal ini kinerja penegak hukum masih diragukan setiap keputusan serta kebijakan yang tidak mengedepankan keadilan, berlakunya pandang bulu, jual beli keputusan hakim masih terjadi, sehingga membuat masyarakat tidak mempercayai Nya. Benar adanya! Karena tidak jarang terjadi persoalan tentang murni hukum, tiba-tiba kandas begitu saja, akibat ada intervensi politik dan manifestasi kalangan.

BACA JUGA:  Memulihkan Ekonomi Banten

Kepuasan masyarakat terhadap penegak hukum belum sepenuhnya terpenuhi, menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Mahfud MD mengatakan “kualitas penegak hukum di Indonesia dipandang buruk tiada henti-henti”, hal demikian perlu mendapat perhatian khusus.

Apabila bila kita melihat defenisi dari penegakan hukum itu sendiri ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya nilai-nilai dan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam sebuah perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berbeda dengan kenyataanya, mengungkap kebenaran malah menjadi terdakwa, menolong orang dalam masa krisis dituduh sebagai pelaku, mencari keadilan malah diperas, pesta demokrasi malah menjadi ajang caci maki, menyuarakan hak dianggap perusak kedamaian. Seperti kasus pada tahun 2013 silam, 6 pengamen anak di Cipulir, Jakarta selatan menjadi korban salah tangkap, mereka dituduh berkomplot untuk membunuh seorang pengamen bernama Dicky. Lalu ke 6 pengamen ini dibawa ke Polda Metro Jaya, dimasukin sel dan diinterogasi. Menyiksa orang tidak bersalah dan memaksa mengakui perbuatan yang bukan perbuatan mereka.

BACA JUGA:  Bima Arya dan Istana Bantah Keras Pledoi Rizieq!

Masih banyak lagi kasus-kasus besar yang menimpa orang-orang yang pengaruhnya besar dinegri ini, namun tidak sampai pada ujung penyelesaiannya, sementara ketika sebuah perkara menimpa masyarakat kecil, vonis dan pengadilan pun berjalan lancar. Mau sampai kapan peran hukum di panggung Komedi segera berakhir?

Membahas terlalu jauh, kejadian yang sangat sederhana masih bisa kita saksikan sendiri. Sogok menyogok masih membudaya, dan menghindar demi mencari pembenaran untuk kepuasan yang semestinya perkara dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas bukan lagi persoalan baru, seberapa kuat kantong-Mu menyelesaikan pasal yang semestinya diterima, namun bisa dibayar senyum berlembar mata uang.

Sepertinya cita-cita bangsa terlalu mulia, mau berbaris sejajar dengan Negara maju, tetapi lupa bahwa kewajibannya menjunjung tinggi nilai dan norma hukum merupakan hal urgency yang terus menjadi polemik. Salah satu isu utama yakni penegakan hukum berpihak. Berkaitan dengan isu tersebut, kiranya dengan pengalaman terkait dapat dipertegas kembali dengan komponen-komponen penunjang yang seharusnya dapat dipertajam oleh penegak hukum dalam mengembangkan keadilan yang merata dan lebih pentingnya mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Komponen-komponen tersebut sangat berkaitan dengan keputusan-keputusan dan kebijakan oleh lembaga penegak hukum untuk kepentingan bersama dan masyarakat secara luas khsusunya. Didalamnya ada sebuah kepastian hukum (recthssicherheit) yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Adanya manfaat (zweckmassigkeit) karena pada dasarnya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum. Dan yang tidak kalah penting ialah sebuah keadilan (gerechtigkeit) dalam penegakkan dan pelaksanaanya harus adil.

BACA JUGA:  Politik, Seks dan Etika Digital

Jabatan bukan hambatan menegakkan keadilan. Siapa yang menghina mengakibatkan kerugian maka harus dihukum tanpa membeda-bedakan. Elemen yang mempengaruhi kinerja aparatur penegak hukum tidak lain dari institusi penegak hukum beserta sarana prasarana, budaya yang terkait termasuk kesejahteraan aparatnya dan peraturan yang jelas sebagai standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya.

Perbaikan dari instansi tidak cukup, apa yang menjadi hak mereka sebagai aparatur sudahkah terpenuhi? Lembaga terkait segera review pola pelayanan yang sedang berjalan dan telah diberikan! Menyalahkan terusmenerus kesadaran para penegak hukum, bisa saja dalih dibalik itu semua adalah sistematika pelayanan lembaga terhadap aparatur yang tidak sesuai dengan kinerja mereka.

Dekadensi atau merosotnya penegak hukum yang baik bisa disimpulkan dari kemasan politik pemerintah, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, pelayanan lembaga, dan moralitas penegak itu sendiri. Praktek industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis, tidak dapat dibohongi. Keterbukaan dan jaminan suatu keadilan adalah yang dibutuhkan. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat akan lebih mudah menyampaikan aspirasi, pendapat yang membangun, mempercayai setiap keputusan aparatur penegak hukum.

Maka dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, butuh kerja keras, komitmen dan konsisten yang tinggi dari penegak hukum. saatnya penegak hukum lebih sungguh-sungguh, transparan, memiliki komitmen moral dan akuntabel untuk menempatkan supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat. (*)

Penulis:

Hezekieli Gulo, Mahasiswa FKIP-PPKn Universitas Pamulang. **)

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.