by

Menyoal HAM dalam Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi individu, dengan kesehatan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal yang dapat dikatakan dalam kondisi keadaan sejahtera dari badan dan jiwa raga manusia untuk melakukan setiap aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan badan yang sehat tersebut, maka kesejahteraan pada manusia dibagi menjadi 2 keadaan yaitu kesejahteraan yang sebenarnya adalah koordinasi organ-organ tubuh manusia dalam keadaan stabil atau khas. Sementara kesejahteraan yang mendalam adalah kesehatan jiwa manusia yang memiliki akal dan otak, dengan asumsi seseorang memiliki koordinasi jiwa dan hati yang tenang, ia akan merasa nyaman saat itu.

Pelayanan Kesehatan di Indonesia, memiliki tujuan utama untuk menjaga dan mengembangkan kesejahteraan dan mencegah penyakit, seperti halnya harapan bagi masyarakat Indonesia. Perlindungannya berada dalam lingkup Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1), (2), dan, (3) dan Pasal 34 ayat (1), 2), dan (3).

Dalam pandangan saat ini, Indonesia sebenarnya perlu lebih mengembangkan administrasi kesehatan untuk masyarakatnya, tidak mengherankan jika orang-orang Indonesia mengeluh tentang perawatan kesehatan yang dialami baik di klinik pemerintah maupun di klinik swasta, masalah lain di mana orang benar-benar sakit. Tidak dapat terlayani karena tidak memiliki uang tunai, juga karena aturan dan masalah pendaftaran diatur dengan sangat buruk, yang pada akhirnya membuat pasien sulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan dengan cepat. Terdapat banyak diskriminasi yang dilakukan dirumah sakit antara pasien regular dengan pasien BPJS dan masih banyak kasus terkait itu semua.

BACA JUGA:  Endemi Teroris di Lembaga Negara: Angkat Topi untuk Densus 88!

Yang menjadi kekhawatiran khusus saat ini adalah terkait dengan layanan kesehatan, tampaknya para pengelola layanan kesehatan harus lebih siap untuk kembali ke pasien mereka, selain itu mereka juga harus lebih fokus melayani pasien mereka yang, untuk situasi ini, melemah. Ketiadaan perawatan dan lambatnya penanganan para penghibur juga menjadi kendala mengapa administrasi klinik di Indonesia masih tetap diwajibkan.

Contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat Indonesia, pasien yang menderita penyakit berat diminta hingga mendapat pelayanan hingga 1 bulan lamanya di rumah. selama proses di rumah belum tentu membantu. Dengan antrean panjang di rumah sakit tersebut. mereka pasien yang menderita penyakit berat, harus menunggu 1 bulan di rumah. Ini adalah hal-hal yang harus ditangani dengan tepat. Belakangan, banyak orang di wilayah Medan, khususnya masyarakat yang akhirnya memilih Penang, Malaysia, untuk berobat ketimbang Indonesia.

Berkaitan tentang Pelayanan Kesehatan di Indonesia, yang menjadi sebuah solusi dan jalan keluar bagi masyarakat Indonesia yakni dengan adanya BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.

BACA JUGA:  Saatnya Jokowi-Amin Menantang Isolasi Ekonomi Desa

Dengan harapan Program Pemerintah yang tergabung dalam BPJS Kesehatan ini dapat mengatasi masalah-masalah administrasi kesehatan yang saat ini perlu perbaikan dan juga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia yang karena keadaan ini sedang dalam perbaikan mengenai jalannya program BPJS, saat ini banyak situasi dimana program BPJS Kesehatan memiliki kesalahan dan pemerasan dalam administrasi dan pelaksanaan program, secara tiba-tiba pemerintah mudah dalam mengambil sebuah keputusan dengan menaikan iuran peserta. Dengan hal ini menjadi ironi apabila perbaikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan dengan melimpahkan beban kepada masyarakat.

Selain kasus baru, kasus dugaan perusakan aset BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Jayapura, Papua, Polisi Kota Jayapura telah menetapkan Bendahara Rumah Sakit Abepura berinisial LPM sebagai tersangka. Pelakunya terkait dengan pencurian aset BPJS Kesehatan di klinik darurat senilai Rp 1,5 miliar.

Melihat kejadian yang terjadi hingga saat ini, dengan hal nya dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia belum tercapai dengan yang diharapkannya, karena nya dari Program BPJS Kesehatan yang awal nya berjalan dengan mulus akhir-akhir ini banyak ditemukan penyimpangan yang terjadi sehingga sering kali masyarakat yang kembali merasakan imbas dari hal tersebut, di antaranya beban biaya iuran yang naik, sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan sebuah jaminan Kesehatan dan dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap program ini serta masyarakat kebingungan kemana lagi akan mencari sebuah jaminan pelayanan Kesehatan yang terbaik dalam hidupnya.

BACA JUGA:  Politik Bisnis dan Bisnis Politik

Dengan demikian yang harus dilakukan bersama adalah menyaring hal-hal yang buruk, terutama yang masih terjadi di lapangan terkait pemanfaatan BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, yang kerap menjadi laporan masyarakat dari anggota BPJS Kesehatan. Hal inilah yang nantinya dapat diintervensi oleh dinas dan instansi terkait dalam penyelenggaraannya. (*)

Penulis:

Madsari, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang (Unpam) Tangsel.
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
100 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.