by

DPR: Komnas HAM Tak Perlu Risau Soal Hukuman Mati bagi Herry Wirawan

JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti penolakan hukuman mati oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap terdakwa kasus predator seks atas nama Herry Wirawan di Bandung, Jawa Barat. Sebab menurutnya pernyataan tersebut dinilai dapat mengabaikan hak-hak korban dari kasus tersebut.

“Terkait kasus Herry Wirawan, saya melihat kerasnya pernyataan Komnas HAM terkait hukuman mati. Ini seolah-olah mengabaikan (hak asasi) korban akhirnya,” tegas Habiburokhman dalam Rapat Kerja dengan Ketua Komnas HAM beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (13/1/2022).

Habiburokhman menjelaskan bahwa bisa saja dalam pernyataan tersebut Komnas HAM mengganti hukuman mati dengan tuntutan lain yang lebih berat. Ia menegaskan bahwa Komnas HAM tidak perlu terlalu keras menentang hukuman mati, karena dikhawatirkan dapat mencederai hak asasi korban  dibandingkan terhadap pelaku kekerasan seksual.

BACA JUGA:  Bejat! Cabuli Tiga Bocah di Usia Senja, Pria ini Gunakan Modus Bawa ke Tempat Sepi

Politisi Partai Gerindra tersebut khawatir dengan pernyataan tersebut dapat membuat citra kelembagaan perlindungan HAM itu hilang. “Tapi jangan terlalu membabi buta menentang hukuman mati. Kalau saya dalam posisi tertentu menyetujui hukuman mati, termasuk hukuman mati kepada Herry Wirawan. Kalo perlu ditembak kepalanya,” ujar Habiburokhman.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa turut menambahkan bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih terdapat sanksi hukuman mati di dalamnya. Sebagaimana di dalam KUHP, Indonesia masih memerlukan sanksi hukuman mati terhadap pelaku-pelaku pelanggaran HAM lainnya agar dapat menjalankan kepentingan nasional dengan semestinya.

Selanjutnya Desmond juga berharap kedepannya perundang-undangan di Indonesia dapat diperbaiki perihal hukum acara pidana dan perdata agar hak asasi masyarakat dapat terpenuhi seluruhnya. “Bagaimana ke depannya dalam perundang-undangan kita dapat memperbaiki hukum acara pidana dan perdata. Ini harus dipahami, kita kan lembaga negara. ini kan beda, tolong ini sama-sama kita pahami. Masa kelembagaan negara kaya LSM (lembaga swadaya masyarakat),” paparnya. (Debby)

BACA JUGA:  Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.