Hak Angket DPRD Pandeglang Sudah Mulai Diusulkan Pada Pimpinan Dewan

0
194
RMOL. Hak Angket anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, pada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, hari ini Jumat (22/9/2017) resmi di usulkan pada pimpinan DPRD, untuk ditindaklanjuti dan di bahas pada tataran pimpinan dewan, agar bisa direkomendasikan pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus), guna penjadwalan Sidang Paripurna Khusus Angket.

Encep Munajat, anggota DPRD dari Fraksi PPP, sebagai salah satu dari 21 anggota DPRD Pandeglang, yang menjadi inisiator hak angket tersebut, mengatakan. Bahwa usulan Hak Angket yang hari ini dimasukan, atau diusulkan pada pimpinan dewan, merupakan kesepakatan dari para inisiator lainnya. Agar usulan Hak Angket bisa segera dibahas dan dijadwalkan pembahasannya.

“Terhitung hari ini, kami telah serahkan usulan hak angket ini pada pimpinan dewan, untuk dapat segera di bahas dan dijadwalkan dalam Bamus maupun Paripurna, sehingga tim angket bisa segera bekerja, sesuai usulan yang kita ajukan untuk dapat segera disikapi, terutama terkait beberapa persoalan mendasar, baik itu terkait kebijakan eksekutif (Bupati), maupun terkait carut marutnya ASN dan Pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini,” jelas Encep Munajat, usai sidang paripurna DPRD Pandeglang, Jumat (22/9/2017).

Dikatakannya juga, Hak Angket yang hari ini diusulkannya pada pimpinan dewan, merupakan sebuah jawaban dari pihaknya bersama teman-teman inisiator, atas keresahan masyarakat selama ini, sesuai sumpah dan janji anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat. Sehingga dapat membenahi permasalahan-permasalahan, yang memang butuh dikeritisinya, agar kedepan jalannya roda penerintahan Pandeglang, bisa sesuai harapan masyarakat Pandeglang pada umumnya.

“Hak Angket ini merupakan salah satu media kami, selaku anggota DPRD, dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada kalangan eksekutif, selaku pelaksana kebijakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Tetapi terkait kedepannya bagaimana usulan kita ini, saat ini kita serahkan pada pimpinan kita di DPRD. Sedangkan kami para pengusul, akan menunggu hasil dari rapat pimpinan, bagaimana rekomendasinya nanti,” tambahnya.

Dikatakannya juga, ada tiga poin peroalan yang diajukannya dalam usulan hak angket tersebut. Dimana poin-poin itu, dianggapnya sejalan dengan usulan angket yang dimohonkan pada pimpinan dewan untuk segera ditindaklanjuti. Poin tersebut yakni, persoalan Reformasi Birokrasi, atau terkait UU ASN, kemudian terkait Surat Edaran (SE) yang menjadi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Desa, terakhir tentang persoalan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Saya sangat percaya dan yakin, pimpinan dewan akan mempertimbangkan usulan kita ini, dan saya tidak akan berburuk sangka ini akan tertahan, atau menjadi mentah di meja pimpinan. Karena usulan hak angket ini, semata-mata untuk memenuhi tanggungjawab kita, serta menjawab keresahan-keresahan masyarakat, atas kondisi tata kelola pemerintahan Pandeglang saat ini, yang kami anggap memang butuh teguran dan perbaikan dari Bupati maupun Wakil Bupati Pandeglang,” tutup Politisi PPP ini.

Sebelum para inisiator menyerahkan berkas usulan hak angket pada pimpinan. Sempat terjadi ketegangan, antara para inisiator dengan pimpinan dewan, karena keinginan para inisiator angket, pengajuan usulan itu dilakukan dalam sidang paripurna, namun Ketua DPRD meminta, penyerahan itu dilakukan diluar agenda paripurna, karena tidak masuk pada tatib paripurna. Setelah perdebatan dari beberapa inisiator itu, akhirnya sidang paripurna dilanjutkan dan di tutup, kemudian usulan hak angket itupun diberikan pada pimpinan. [jem]

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY