Madrila : Rehabilitasi Ruang Kelas Untuk Kenyamanan KBM

0
157

RMOL. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Muncangkopong, Desa Muncangkopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak merupakan satu diantara puluhan sekolah di Kabupaten Lebak yang mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas sekolah

Kepala Sekolah SDN 1 Muncangkopong, Madrila, mengatakan tiga ruang kelas di SDN 1 Muncangkopong kini mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas yang bersumber dari APBN 2017 sebesar Rp. 242.274.808,-.

“Alhamdulillah pengajuan bantuan kami diterima dan sekarang dalam tahap pembongkaran akan di mulainya pelaksanaan rehabilitasi tiga ruang kelas. Nantinya apabila rehabilitasi ruang kelas udah selesai, maka 3 ruang kelas itu akan terlihat bagus dan nyaman untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar,” katanya Madrila kepada RMOLBanten ruangannya, Sabtu, (23/09)

Menurutnya, dengan direhabilitasinya 3 ruang kelas tersebut, nantinya akan dapat meningkatkan semangat belajar siswa, sebab sebelumnya sejumlah siswa diketahui kurang bersemangat akibat ruang kelasnya dalam kondisi rusak. Namun, lanjutnya, dengan adanya rehabilitasi ruang kelas yang kini sedang dilaksanakan, nantinya sejumlah siswa dapat dengan tenang, aman dan nyaman dalam menimba ilmu.

“Dengan rehabilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil, berkualitas dan berkarakter,” pungkas Madrila.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Sahri, mengakui bahwa sebanyak dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibawah binaannya mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas yang berasal dari APBN 2017, yaitu SDN 1 Muncangkopong dan SDN 1 Pasirgintung.

“Ya benar ada dua SD di Kecamatan Cikulur yang mendapatkan bantuan rehab dari APBN 2017 dan Saya sudah menekankan kepada 2 SD tersebut agar dalam pelaksanaannya harus sesuai RAB dan juklak dan juknis kegiatan. Hal itu sangat perlu dilakukan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada masalah dengan hukum,” ujar Sahri. [jem]

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY